Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) akan mulai membangun 33 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada pekan depan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bireuen.
Kepala Dinas Perkim Bireuen, Ir. Fadli, ST, MSM, mengatakan pembangunan akan diawali dengan seremoni peletakan batu pertama sebelum proses konstruksi dimulai.
“Tahun ini ada 33 unit rumah bantuan yang kami bangun dan tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen,” kata Fadli kepada BEDAHNEWS.com, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan, seluruh rumah yang dibangun menggunakan desain tipe 36 plus dengan anggaran sebesar Rp98 juta per unit. Pengerjaan dilakukan melalui sistem kontrak dengan target penyelesaian selama tiga bulan kalender.
Dari total 33 unit tersebut, dua unit dialokasikan khusus bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana alam. Masing-masing diperuntukkan bagi Afwadi, warga Gampong Kuta Baro, Kecamatan Kuala, yang rumahnya rusak diterjang angin puting beliung, serta Sudirman, warga Gampong Alue Rambong, Kecamatan Juli, yang kehilangan tempat tinggal akibat longsor tebing sungai.
Fadli mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Perkim, jumlah RTLH di Kabupaten Bireuen mencapai 1.589 unit. Hingga akhir 2025, pemerintah telah berhasil menangani 895 unit secara bertahap.
Sementara pada tahun anggaran 2026, total rumah layak huni yang dibangun di Kabupaten Bireuen mencapai 133 unit. Rinciannya, 33 unit bersumber dari anggaran Dinas Perkim Bireuen dan 100 unit lainnya dibangun melalui program Baitul Mal Kabupaten (BMK) Bireuen.
“Dengan selesainya pembangunan 133 unit tahun ini, jumlah RTLH yang tersisa diperkirakan menjadi sekitar 570 unit. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menuntaskan kebutuhan rumah layak huni secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain persoalan RTLH, Dinas Perkim juga mencatat backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di Kabupaten Bireuen masih cukup tinggi. Saat ini terdapat sekitar 33 ribu kepala keluarga yang belum memiliki rumah sendiri dan masih membutuhkan hunian tetap.
“Kondisi ini menjadi tantangan yang terus kami upayakan penyelesaiannya melalui berbagai program pembangunan perumahan, baik yang bersumber dari APBK maupun dukungan pemerintah pusat dan pihak lainnya,” pungkas Fadli.
