Jurnalis: Zubir
JAKARTA, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud (HRD), menegaskan komitmennya mengawal peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi publik, khususnya sektor perkeretaapian.
Hal itu disampaikan HRD saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi fasilitas Stasiun Bogor sekaligus menginventarisasi berbagai kebutuhan yang dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan mobilitas masyarakat.
HRD menilai Stasiun Bogor memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu simpul transportasi penting bagi mobilitas masyarakat di kawasan Jabodetabek. Karena itu, pembenahan fasilitas stasiun dan peningkatan kualitas pelayanan perlu mendapat perhatian serius.
“Kita ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Transportasi publik harus mampu memberikan layanan yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga dapat diandalkan setiap saat,” ujar legislator asal Aceh tersebut.
Menurut HRD, pemeliharaan dan perawatan infrastruktur perkeretaapian juga menjadi bagian penting dalam menjamin keselamatan perjalanan. Namun, proses tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan secara matang agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang setiap hari bergantung pada layanan kereta api.
“Pemeliharaan rutin itu wajib untuk keselamatan. Tapi pelaksanaannya jangan sampai melumpuhkan pelayanan publik, karena imbasnya langsung ke perekonomian warga. Kita tahu rute KRL Bogor ini salah satu jalur paling padat,” jelasnya.
Lebih lanjut, HRD menyatakan Komisi V DPR RI siap mendukung langkah pemerintah dalam menata dan mengembangkan infrastruktur perkeretaapian secara nasional, termasuk percepatan pembenahan fasilitas di Stasiun Bogor.
“Presiden telah menyiapkan alokasi anggaran untuk membenahi serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu titik prioritas pembenahan tersebut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, percepatan modernisasi perkeretaapian tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, operator kereta api seperti PT KAI dan KCI, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
HRD memastikan berbagai temuan dan masukan yang diperoleh dari kunjungan lapangan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam fungsi anggaran dan pengawasan Komisi V DPR RI.
“Dengan dukungan anggaran yang disiapkan pemerintah, kami di DPR akan terus mengawal agar alokasinya tepat sasaran dan dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” tegas HRD.
Menurutnya, pembenahan transportasi publik juga tidak boleh dilakukan secara parsial. Peningkatan layanan harus mencakup integrasi antarmoda, fasilitas keselamatan, aksesibilitas, hingga kenyamanan penumpang.
“Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jasa kereta api adalah prioritas utama sesuai arahan Presiden. Seluruh lini pelayanan harus terus kita benahi dan tingkatkan,” pungkas HRD.
