ABDYA, BEDAHNEWS.com – Ratusan tenaga honorer kategori R4 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terancam tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun depan. Penyebabnya, Surat Keputusan (SK) kontrak mereka tidak diperpanjang tahun ini karena tak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Data Pemerintah Kabupaten Abdya menunjukkan, dari total 1.974 pegawai non-ASN, sebanyak 1.533 orang masuk database BKN. Sisanya, 441 orang berstatus R4 kategori yang sama sekali tak terdata di sistem kepegawaian nasional.
Fitria, salah satu honorer R4, mengaku kecewa karena perpanjangan kontrak tahun ini hanya diberikan kepada tenaga honorer kategori R2 dan R3.
“Kalau tahun depan mau ikut seleksi PPPK, sementara syaratnya SK kontrak tidak boleh terputus, bagaimana? Ini jelas merugikan kami,” ujarnya, Jumat (8/8/2025)
Ia khawatir kebijakan itu akan memutus peluang ratusan honorer R4 yang sudah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah.
Menanggapi keluhan itu, anggota DPRK Abdya, Zulkarnain, mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya segera berkoordinasi dengan BKN di Jakarta. Langkah itu, kata dia, diperlukan agar kontrak honorer R4 bisa diperpanjang.
“Ini menyangkut kemaslahatan banyak orang. Jangan sampai mereka yang tidak terdata justru menjadi korban,” ujar politikus PKB yang akrab disapa Ukra itu dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRK Abdya. Jum’at (8/8)
Menurutnya, sebagian honorer R4 telah lama bekerja di Pemkab Abdya dan layak mendapatkan kepastian status.
“Kalau tidak kita perjuangkan, tentu sangat disayangkan pengabdian mereka selama ini,” kata Ukra.
Laporan : Fitria Maisir
