Jurnalis: Zubir
JAKARTA, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar memprioritaskan pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Al Muslim (Umuslim) Bireuen, Aceh, dalam Program Prioritas Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan langsung HRD kepada Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo, sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pendidikan tinggi dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Aceh.
Langkah tersebut dilakukan seiring dimulainya pembahasan anggaran tahun 2027, sekaligus menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara HRD dan Menteri PU yang berlangsung pada 20 Februari 2026.
“Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Aceh II, saya memandang pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Al Muslim Bireuen merupakan kebutuhan strategis dan prioritas yang layak memperoleh dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU,” ujar Ruslan Daud kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, Universitas Al Muslim merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Kabupaten Bireuen yang memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di kawasan pantai utara Aceh.
Saat ini, Umuslim juga mengelola satu-satunya Fakultas Kedokteran di Kabupaten Bireuen. Keberadaan fakultas tersebut dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter, bagi masyarakat Aceh dan wilayah sekitarnya.
Ruslan menegaskan, rencana pembangunan gedung tidak terkendala dari sisi kesiapan administrasi. Dokumen perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) beserta dokumen lingkungan hidup telah diselesaikan seluruhnya.
Selain itu, Satuan Kerja Pelaksanaan Strategis Aceh juga telah melakukan survei lapangan guna memastikan kesiapan dan kelayakan lokasi pembangunan.
“Pembangunan gedung FK Umuslim sangat mendesak untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan kedokteran, baik untuk kegiatan akademik, laboratorium, maupun fasilitas penunjang praktik pendidikan medis,” jelasnya.
Ia menilai, keberadaan gedung yang representatif akan meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat akreditasi institusi, serta memberi dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Secara regional, pembangunan tersebut juga dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pelayanan kesehatan di luar Pulau Jawa.
Karena itu, HRD berharap Kementerian PU dapat memberikan dukungan penuh dan mengawal usulan tersebut hingga dapat direalisasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pengawalan terhadap aspirasi pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagai anggota DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang MD3 Tahun 2014.
