Jurnalis: Zubir
JAKARTA, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), memastikan usulan rekonstruksi ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang di Kabupaten Bener Meriah masuk dalam prioritas utama Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Usulan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.
Ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang sepanjang sekitar delapan kilometer diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp40 miliar. Jalan ini akan difungsikan sebagai jalur alternatif strategis untuk memperkuat konektivitas kawasan tengah Aceh sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Bener Meriah.
“Aspirasi inilah yang terus kami perjuangkan dalam setiap pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum maupun dalam rapat-rapat Komisi V DPR RI,” kata Ruslan kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).
Mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu juga mengapresiasi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh.
Selain pembangunan jalan, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pembangunan Jembatan Weh Porak di Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Jembatan rangka baja sepanjang 40 meter tersebut akan dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter dan dirancang mampu dilalui kendaraan bertonase besar yang melintas di jalur lintas tengah Aceh.
Dengan demikian, total anggaran yang diperjuangkan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Bener Meriah mencapai sekitar Rp120 miliar.
Terkait polemik penanganan akses di kawasan Enang-Enang, Ruslan mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan komunikasi yang baik dan tidak menimbulkan informasi yang dapat membingungkan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah pusat telah merencanakan pembangunan flyover di kawasan Enang-Enang yang mengalami kerusakan berat akibat longsor. Namun, karena proyek tersebut membutuhkan anggaran besar serta proses pembangunan yang cukup panjang, ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang akan dimanfaatkan sebagai jalur alternatif sementara.
“Saya berharap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat memberikan kepastian dan ketenangan, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap komitmen pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ruslan juga mengapresiasi dukungan Wakil Ketua DPR Aceh Fraksi PKB, Salihin, yang dinilainya konsisten mengawal aspirasi masyarakat Gayo dalam percepatan pemulihan jalur lintas tengah Aceh.
Menurutnya, kawasan Enang-Enang tidak hanya memiliki fungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga menyimpan nilai sejarah yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Gayo.
“Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius agar konektivitas masyarakat kembali pulih tanpa mengabaikan nilai historis kawasan tersebut,” tutup Ruslan.
