Jurnalis: Zubir
BATAM, BEDAHNEWS.com – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., membeberkan kondisi dan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Bireuen pascabencana banjir dalam forum Rapat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Subwilayah Sumatera I di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026).
Dalam forum tersebut, Mukhlis menyampaikan langsung dampak bencana terhadap sektor pertanian, perikanan, infrastruktur, hingga penyaluran bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI, Mukhlis mengungkapkan kerusakan sektor pertanian masih menjadi salah satu persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera.
Dari sekitar 15.000 hektare lahan sawah di Kabupaten Bireuen, kurang dari 30 persen yang saat ini masih dapat difungsikan atau kembali digunakan. Kondisi tersebut terjadi akibat kerusakan lahan, bendungan, serta jaringan irigasi yang terdampak bencana.
Selain sektor pertanian, sektor perikanan, khususnya tambak masyarakat, juga menghadapi persoalan serupa. Kerusakan infrastruktur dan lahan produksi membuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir belum sepenuhnya kembali normal.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian Bupati Bireuen adalah lambannya realisasi bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi penyintas bencana.
Dari target sekitar 29.000 penerima Jadup, hingga kini baru sekitar 5.000 penerima yang telah terealisasi. Sementara penerima lainnya masih menunggu proses administrasi dan penganggaran di tingkat Pemerintah Pusat.
“Di balik setiap angka dan laporan data bencana, ada masyarakat yang sedang menunggu kepastian, perhatian, serta tindakan nyata. Kami berharap Pemerintah Pusat melalui DPD RI tidak hanya berfokus pada data, tetapi memberikan solusi konkret dan langkah nyata,” tegas Mukhlis dalam forum tersebut.
Minta Koordinasi Pusat dan Daerah Diperkuat
Mukhlis menilai percepatan pemulihan pascabencana membutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terintegrasi, dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar berbagai program penanganan bencana, mulai dari perbaikan infrastruktur, rehabilitasi lahan pertanian dan tambak, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat, dapat berjalan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun misinformasi terkait berbagai program bantuan dan proses pemulihan.
“Pemerintah daerah membutuhkan informasi yang jelas terkait tahapan dan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan penjelasan yang benar mengenai proses penanganan pascabencana,” ujarnya.
Mukhlis berharap aspirasi yang disampaikan dalam forum DPD RI tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Ia menegaskan, percepatan pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Pemkab Bireuen berharap dukungan Pemerintah Pusat dan DPD RI dapat mendorong penanganan bencana secara lebih komprehensif, mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak dapat segera direalisasikan.
Dengan langkah tersebut, proses pemulihan ekonomi dan pengembalian kesejahteraan masyarakat Bireuen diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
