Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Wacana pemerintah melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Skema tersebut dinilai kurang efektif dan dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas makanan sekaligus keberlangsungan usaha pengelola kantin sekolah.
Tokoh masyarakat Samalanga, Safrizal, SH, mengatakan kantin sekolah pada umumnya memiliki kapasitas terbatas dan tidak dirancang untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar setiap hari.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyulitkan penerapan standar gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta kualitas makanan yang seragam dan terukur.
“Usaha kantin memiliki kapasitas yang terbatas karena kantin sekolah tidak dirancang untuk produksi massal harian. Dikhawatirkan hal ini dapat menurunkan standar gizi dan kebersihan serta sulit menjamin standar makanan yang seragam dan terukur,” kata Safrizal, Kamis (10/9/2026).
Ia juga menilai pelibatan kantin sekolah dalam penyediaan MBG berpotensi menambah beban operasional pengelola. Terlebih, menurut dia, harus ada kejelasan mengenai biaya produksi, mekanisme pembayaran, hingga pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program.
Safrizal menyarankan pemerintah lebih mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dengan memperkuat sistem pengawasan dan kapasitas produksinya.
“Lebih baik SPPG yang sudah ada dan beroperasi diperkuat secara sistem. Banyak hal yang perlu dikaji secara mendalam, mulai dari kapasitas produksi, standar gizi, biaya operasional hingga dampak ekonomi bagi pengelola kantin yang sudah berjalan,” ujarnya.
Menurut Safrizal, efektivitas pelaksanaan harus menjadi prioritas agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi siswa tanpa mengorbankan pihak lain yang selama ini menggantungkan pendapatan dari usaha kantin sekolah.
Guru: MBG Harus Efektif dan Terukur
Hal senada disampaikan Guru SMPS Thautiah Arongan, Muhammad Ansari, SH, MH. Ia mengatakan program MBG pada prinsipnya harus dilaksanakan secara efektif, terukur, serta memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
“ Kami sangat mendukung tujuan program MBG, namun lebih baik penyediaan makanan dilakukan oleh pihak yang memang berkompeten di bidang katering gizi, sementara kantin sekolah tetap berjalan mandiri sebagai pelengkap pilihan siswa,” ujar Muhammad Ansari.
Ia menilai sebagian besar kantin sekolah belum memiliki kapasitas produksi massal maupun sistem pengolahan pangan yang terstandarisasi untuk menyediakan ratusan porsi makanan setiap hari.
Selain itu, pelibatan kantin sebagai penyedia MBG dikhawatirkan membuat variasi menu berkurang dan pengawasan terhadap kualitas serta kebersihan makanan menjadi lebih sulit.
“Memaksakan hal itu justru berisiko menurunkan kualitas makanan dan menghambat pelayanan utama sekolah. Lebih tepat jika penyediaan makanan dilakukan oleh dapur pusat atau penyedia yang sudah memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang ketat,” katanya.
Muhammad Ansari juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap SPPG yang telah beroperasi. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penyediaan dan distribusi makanan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Ia berharap program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat, termasuk siswa, balita, serta ibu hamil.
“Program MBG harus tepat sasaran, tidak merugikan pihak lain, dan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya.
