Jurnalis: Zubir
JAKARTA, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud (HRD), menyerahkan langsung usulan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo di Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Aceh, kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Usulan tersebut disampaikan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026), seiring dimulainya pembahasan anggaran pemerintah untuk Tahun Anggaran 2027.
HRD menjelaskan, usulan pembangunan pelabuhan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dihimpun saat kunjungan kerja ke daerah itu pada 22 April 2026.
“Kami menyampaikan permohonan dukungan anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo Kabupaten Simeulue agar dapat dimasukkan ke dalam Program Prioritas Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027,” ujar HRD.
Menurut politisi PKB yang juga Ketua DPW PKB Aceh itu, pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas wilayah kepulauan, meningkatkan akses layanan transportasi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terluar.
Ia menilai, Kabupaten Simeulue yang selama ini sangat bergantung pada transportasi laut masih menghadapi keterbatasan akses karena aktivitas pelayaran terpusat di Pelabuhan Sinabang. Akibatnya, masyarakat di kawasan Sibigo dan wilayah sekitarnya harus menempuh perjalanan darat dengan jarak cukup jauh dan biaya yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan akses penyeberangan.
Kondisi tersebut, lanjut HRD, menjadi salah satu hambatan dalam pemerataan pembangunan dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.
Karena itu, kehadiran Dermaga Penyeberangan Penumpang Sibigo diyakini akan memberikan dampak signifikan, mulai dari memangkas jarak tempuh dan biaya logistik hingga membuka peluang ekonomi baru di sektor perikanan, perdagangan, pariwisata, serta jasa transportasi.
Terkait kesiapan proyek, HRD memastikan seluruh dokumen pendukung telah tersedia dan memenuhi kriteria kesiapan pembangunan.
“Dokumen Studi Kelayakan, Survey dan Investigasi Desain (SID), Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan, serta berbagai persyaratan pendukung pembangunan telah disiapkan,” katanya.
Sementara untuk aspek pengadaan lahan, Pemerintah Kabupaten Simeulue disebut telah memproses sertifikasi tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Dengan kesiapan administrasi dan dokumen yang telah rampung, HRD berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus agar proyek tersebut masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
“Kami berharap Bapak Menteri dapat memprioritaskan pembangunan Dermaga Penyeberangan Penumpang Sibigo Kabupaten Simeulue dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027,” tuturnya.
HRD optimistis pembangunan pelabuhan tersebut akan menjadi solusi strategis untuk mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat Simeulue.
