Jurnalis: Zubir
LHOKSEUMAWE, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Aceh melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh menggelar Lokakarya dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan serta Penghitungan Target Kebutuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pascabencana Regional I di Kota Lhokseumawe, 21–22 Mei 2026.
Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari 10 kabupaten/kota di wilayah Regional I Aceh. Peserta berasal dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa), serta Bagian Pemerintahan dari masing-masing daerah.
Selain itu, kegiatan turut dihadiri sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait dan mendapat dukungan dari Program SKALA, kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, SIP, MPA, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Dr. Bob Mizwar, SSTP, M.Si., menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal pascabencana.
Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh sepanjang 2025 tidak hanya merusak infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.
“Bencana hidrometeorologi tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara,” ujar Bob Mizwar saat membuka kegiatan.
Ia menambahkan, pemenuhan SPM pascabencana menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama bagi pemerintah daerah. Karena itu, setiap daerah dituntut bergerak cepat, tepat, dan adaptif dalam menyusun perencanaan berbasis data yang akurat agar pelayanan dasar tetap dapat menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan dan korban bencana.
Melalui lokakarya dan bimtek tersebut, pemerintah daerah di Regional I Aceh diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan target penerima layanan, memetakan prioritas sasaran layanan SPM Tahun Anggaran 2027, menyusun data capaian yang realistis sesuai kemampuan anggaran daerah, meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SPM, serta menyiapkan bahan kebijakan daerah yang lebih komprehensif.
Dalam kesempatan itu, Bob Mizwar juga memaparkan perkembangan capaian pelaksanaan SPM di kabupaten/kota se-Aceh. Untuk realisasi anggaran SPM, capaian tertinggi sementara diraih Kabupaten Bener Meriah dengan persentase 41,57 persen.
Sementara itu, capaian pelaporan SPM Triwulan I Tahun 2026 tertinggi berhasil diraih Kota Langsa dengan nilai 69,46 persen.
Meski demikian, Pemerintah Aceh masih menemukan sejumlah daerah yang belum menyampaikan laporan SPM Triwulan I Tahun 2026. Karena itu, seluruh kabupaten/kota yang belum melapor didorong segera menuntaskan kewajiban tersebut.
“Keberhasilan pemenuhan SPM pascabencana sangat bergantung pada kualitas data dan sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan merumuskan langkah konkret di daerah masing-masing,” pungkas Bob Mizwar membacakan pesan Sekda Aceh.
Pemerintah Aceh berharap hasil bimtek ini dapat menjadi fondasi kuat dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan, sehingga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak bencana dapat terlaksana secara adil, tepat sasaran, dan merata.
