Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) VI di Aula Setdakab Lama, Rabu (22/7/2026). Forum lima tahunan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja organisasi sekaligus memilih ketua dan jajaran pengurus PMI Bireuen periode berikutnya.
Muskab VI PMI Bireuen dibuka secara resmi oleh Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua PMI Aceh Murdani Yusuf, S.E., pengurus PMI Aceh, pengurus PMI Bireuen, serta para relawan.
Dalam sambutannya, Bupati Mukhlis menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PMI dan para relawan yang selama ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Bireuen.
“Kehadiran PMI selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam berbagai pelayanan kemanusiaan. Peran PMI sangat dirasakan masyarakat, terutama saat terjadi bencana maupun dalam berbagai aksi sosial,” ujar Mukhlis.
Menurutnya, Musyawarah Kabupaten bukan sekadar agenda organisasi, tetapi juga menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian program, menyusun arah kebijakan organisasi ke depan, serta memilih kepengurusan yang mampu membawa PMI Bireuen semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati berharap seluruh peserta Muskab mengikuti proses musyawarah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, semangat musyawarah untuk mufakat, kebersamaan, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
Sebagai Pelindung PMI Kabupaten Bireuen, Mukhlis juga berharap ketua dan pengurus yang terpilih nantinya merupakan figur yang memiliki integritas, jiwa kepemimpinan, komitmen, serta semangat pengabdian yang tinggi terhadap tugas-tugas kemanusiaan.
Sementara itu, Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Bireuen yang membuka langsung pelaksanaan Muskab di tengah padatnya agenda pemerintahan.
Menurut Edi, kehadiran kepala daerah menjadi bukti nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap eksistensi dan peran PMI sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan kemanusiaan.
Di kesempatan yang sama, Ketua PMI Aceh, Murdani Yusuf, S.E., menjelaskan bahwa Musyawarah Kabupaten merupakan amanat konstitusi organisasi yang wajib dilaksanakan setiap lima tahun sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.
“Tidak ada hal yang perlu diperdebatkan dalam Muskab ini. Ini murni untuk melaksanakan amanat organisasi agar proses regenerasi kepengurusan dapat berjalan dengan baik,” tegas Murdani.
Ia juga mengungkapkan bahwa menjelang pelaksanaan Muskab banyak pihak yang menghubunginya untuk bergabung dalam kepengurusan PMI. Namun, ia mengingatkan bahwa jumlah pengurus di tingkat kabupaten sangat terbatas.
“Struktur pengurus PMI kabupaten hanya berjumlah 15 orang. Sementara ruang pengabdian yang lebih besar justru ada di jajaran relawan. Karena itu, siapa pun yang ingin berkontribusi dalam misi kemanusiaan dapat bergabung sebagai relawan PMI,” pungkasnya.
