Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com — Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Adnen Nurdin, melontarkan kritik terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen. Ia mendesak pemerintah daerah memastikan pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan tidak dikuasai oleh kelompok atau perusahaan tertentu.
Adnen yang merupakan anggota Komisi IV DPRK Bireuen membidangi pembangunan, infrastruktur, dan teknologi menegaskan bahwa distribusi pekerjaan konstruksi harus berjalan sehat, baik melalui mekanisme tender maupun pengadaan langsung (PL).
“Bupati harus memperhatikan dan memberdayakan kontraktor lainnya. Jangan sampai ada perusahaan yang memonopoli pekerjaan. Pembangunan daerah harus menciptakan pemerataan kesempatan usaha,” ujar Adnen dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Bireuen, Senin, 11 Mei 2026.
Menurutnya, dominasi proyek oleh perusahaan tertentu dapat merusak iklim usaha lokal dan mematikan persaingan sehat di kalangan pelaku jasa konstruksi. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Karena itu, Fraksi PKB DPRK Bireuen, kata Adnen, akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan tidak terjadi benturan kepentingan antara rekanan proyek dengan pihak pengambil kebijakan.
“APBK adalah uang rakyat. Maka distribusi manfaatnya juga harus dirasakan luas oleh masyarakat dan pelaku usaha daerah, bukan hanya berputar pada nama-nama tertentu,” tegasnya.
Selain menyoroti potensi monopoli proyek, Adnen juga mengingatkan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan jalan, drainase, irigasi pertanian, hingga konektivitas antarwilayah.
Ia menilai tingginya serapan anggaran tidak akan berarti jika kualitas pekerjaan buruk dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada tingginya angka realisasi anggaran. Yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Adnen mendorong Pemerintah Kabupaten Bireuen mulai menerapkan tata kelola pembangunan berbasis data dan teknologi guna meningkatkan transparansi serta keterbukaan informasi publik.
Menanggapi dinamika politik yang berkembang, Adnen menegaskan kritik yang disampaikan Fraksi PKB merupakan bagian dari fungsi kontrol legislatif, bukan serangan pribadi terhadap H. Mukhlis.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk melemahkan Bupati, apalagi bentuk penyerangan pribadi. Dinamika politik itu hal yang biasa,” ujarnya.
Ia berharap masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar pembangunan di Kabupaten Bireuen berjalan lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
