Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang menjalin kerja sama dengan Perum Bulog terkait pembangunan infrastruktur pascapanen. Namun, ia mengingatkan agar nota kesepahaman (MoU) tersebut tidak berhenti sebatas seremoni penandatanganan tanpa realisasi yang jelas di lapangan.
MoU antara Pemkab Bireuen dan Bulog yang ditandatangani di Pendopo Bireuen pada Jumat, 8 Mei 2026, mencakup rencana pembangunan infrastruktur pascapanen guna mendukung sektor pertanian di Kabupaten Bireuen.
Meski mendukung penuh kerja sama strategis tersebut, Surya Dharma menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian tindak lanjut, bukan sekadar agenda seremonial dan pencitraan administratif.
“Kami mendukung setiap investasi dan kerja sama strategis yang masuk ke Bireuen. Tetapi publik tidak ingin melihat MoU yang ramai saat penandatanganan, lalu hilang tanpa kepastian. Jangan sampai ini kembali berakhir di meja penandatanganan saja,” tegasnya kepada awak media.
Politisi PKB itu meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen segera mempublikasikan roadmap atau peta jalan kerja sama secara transparan. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui tahapan pembangunan infrastruktur, target operasional fasilitas pascapanen, skema pembiayaan, hingga dampak ekonomi yang akan dirasakan petani lokal.
“Pemkab Bireuen harus berani mempublikasikan roadmap ini. Apa targetnya, kapan mulai dibangun, berapa kapasitas produksinya, dan siapa yang dilibatkan. Jangan biarkan masyarakat hanya mendengar jargon investasi tanpa tahu progres yang jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Surya Dharma menekankan bahwa pembangunan sektor pascapanen harus benar-benar menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi petani di Kabupaten Bireuen. Ia tidak ingin proyek besar hanya menghasilkan bangunan megah tanpa memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan petani.
“Ukuran keberhasilannya bukan pada berdirinya bangunan, tetapi pada meningkatnya kesejahteraan petani. Jangan sampai bangunan megah, tapi petani tetap sulit menjual gabah, harga anjlok saat panen, dan rantai distribusi masih dikuasai tengkulak,” katanya.
Ia berharap fasilitas pascapanen yang direncanakan mampu memperkuat posisi tawar petani, menjaga stabilitas harga gabah, mengurangi kehilangan hasil panen (losses), serta menciptakan ekosistem pertanian yang modern dan berkeadilan.
Menutup keterangannya, Surya Dharma memastikan Fraksi PKB di DPRK Bireuen akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan proyek tersebut agar tetap berjalan sesuai tujuan awal.
“Kami akan mengawasi secara serius. Jangan sampai ada proyek besar masuk ke daerah, tetapi manfaatnya hanya dirasakan segelintir pihak. Petani harus menjadi penerima manfaat utama, bukan sekadar penonton di tanahnya sendiri,” pungkasnya.
