Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja DPRK Bireuen yang dinilai mulai kehilangan fungsi pengawasan dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Menurut Alfian, perbedaan pernyataan antaranggota dewan terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen bukan lagi sekadar dinamika politik biasa, melainkan telah menyentuh persoalan marwah dan kredibilitas lembaga legislatif.
Ia menilai, di tengah kondisi Bireuen yang masih menghadapi dampak bencana ekologis, DPRK justru terkesan abai terhadap penderitaan masyarakat.
“Sayangnya, DPRK malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak peduli, hanya mengejar rente, dan memelihara sifat ‘asal bapak senang’ atau angguk-angguk kepada penguasa daerah,” tegas Alfian dalam rilis pers yang diterima wartawan, Sabtu (9/5/2026).
Alfian menyoroti respons legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah yang dinilainya janggal. Meski Panitia Khusus (Pansus) disebut telah memberikan sejumlah catatan kritis, masih ada pihak di DPRK yang justru membangun narasi bahwa pemerintahan berjalan tanpa persoalan berarti.
“Publik perlu mencatat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang memilih diam. Kita punya hak untuk membangunkan mereka yang sedang tertidur atau hanya peduli pada kekuasaannya semata,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa DPRK memiliki mandat utama dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Jika fungsi tersebut hanya digunakan untuk menyenangkan pihak eksekutif, maka pembangunan daerah dinilai akan berjalan stagnan dan jauh dari kepentingan masyarakat.
“Anggota DPRK bukan corong pemerintah. Pertanyaannya, apakah mandat itu sudah berjalan atau mereka hanya menina bobokkan kekuasaan demi mengejar keuntungan pribadi?” sindir Alfian.
Lebih lanjut, MaTA memaparkan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Kabupaten Bireuen maupun DPRK, mulai dari perencanaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kebutuhan rakyat, lemahnya pelayanan publik hingga tingkat kecamatan, realisasi APBK yang dianggap belum tepat sasaran, hingga minimnya terobosan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau kita cepat merasa puas, itu kebodohan. Jika DPRK membangun narasi seakan-akan semua baik-baik saja, itu namanya membohongi publik atau ngibul,” tegasnya lagi.
Di akhir pernyataannya, Alfian mengajak masyarakat Bireuen untuk lebih kritis mengawasi kebijakan pemerintah dan kinerja legislatif agar publik tidak terus-menerus menerima informasi yang menyesatkan.
Ia juga mengingatkan para anggota DPRK agar meninggalkan pola-pola politik lama yang hanya berpihak pada kekuasaan.
“Pola-pola ala Orde Baru ini harus ditinggalkan. Kalau Anda kritis dan peduli, rakyat akan bersama Anda. Tapi kalau Anda hanya bersama kekuasaan, siap-siap saja ditinggalkan pemilih pada pemilu nanti,” pungkas Alfian.
