Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com — Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan inklusivitas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penanganan pascabencana. Hal tersebut disampaikan usai audiensi bersama Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) dan sejumlah elemen masyarakat, termasuk Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) serta Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), di ruang kerja Bupati, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk membenahi pola penanganan pascabencana sekaligus memastikan layanan publik semakin ramah terhadap kelompok rentan.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, dalam forum tersebut menyampaikan kritik tajam terkait masih adanya celah transparansi informasi publik, terutama dalam pengelolaan anggaran. Ia mendorong pemerintah membuka akses data seluas-luasnya melalui platform resmi sebagai wujud akuntabilitas.
“Kami mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan harus berpihak pada rakyat, dan diperlukan forum dialog rutin agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil tetap terjaga,” ujar Murni.
Selain transparansi anggaran, isu aksesibilitas juga menjadi sorotan. Murni menekankan pentingnya penerapan inklusi sosial dengan melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Muhammad Amrullah, memastikan pengelolaan anggaran kebencanaan telah berjalan akuntabel. Ia menambahkan, sinergi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan diperkuat untuk mempermudah akses informasi publik.
“Penanganan dampak banjir dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan latar belakang sosial masyarakat,” tegas Amrullah.
Di sisi teknis, Pemerintah Kabupaten Bireuen mulai memetakan langkah konkret. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Fadli Abdullah, mengungkapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak, masing-masing 31 unit di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Kemike, Desa Krueng Simpo. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah juga tengah dijajaki untuk penanganan wilayah Jangka.
Sementara itu, validasi data korban terus diperkuat. Kepala BPBD Bireuen, Marwan, bersama Plt. Kepala Dinas Sosial, Alfian, menegaskan komitmen melakukan verifikasi berjenjang mulai dari tingkat desa guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Bupati Mukhlis juga menyambut positif usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) guna memangkas birokrasi serta mempercepat respons terhadap aduan masyarakat.
Dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemkab Bireuen berkomitmen mempercepat pembahasan Qanun disabilitas serta melibatkan komunitas dalam proses pendataan agar lebih akurat dan inklusif. Disdukcapil juga diinstruksikan untuk melakukan layanan jemput bola bagi warga terdampak dalam pengurusan administrasi kependudukan.
Audiensi ditutup dengan optimisme. Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan komitmennya menjadikan masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi demi kemajuan daerah ke depan.
