Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera melakukan penanganan darurat terhadap ruas jalan nasional di Aceh yang mengalami kerusakan berat pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa pekan terakhir.
Dorongan tersebut disampaikan HRD setelah menerima laporan sekaligus meninjau kondisi lapangan. Menurutnya, ruas jalan nasional mulai dari Kabupaten Aceh Tamiang hingga Banda Aceh saat ini dipenuhi ratusan lubang yang belum tertangani. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat terjadi hujan.
“Saat hujan, lubang-lubang itu tertutup air sehingga banyak pengendara terperosok. Ini sangat rawan kecelakaan, apalagi di malam hari karena penerangan jalan minim,” ujar HRD kepada awak media, Kamis (1/1/2026).
Selain membahayakan keselamatan, kerusakan jalan juga disebut berdampak langsung pada kelancaran arus lalu lintas dan proses distribusi logistik antarprovinsi. Ia menilai persoalan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, mengingat jalur nasional merupakan akses vital bagi mobilitas masyarakat dan sektor ekonomi.
HRD mendorong Kementerian PU untuk segera melakukan tindakan cepat berupa patching atau penambalan sementara, sembari menunggu pelaksanaan perbaikan permanen.
“Penambalan darurat di lintas nasional Medan–Banda Aceh harus dilakukan segera agar kerusakan tidak semakin meluas dan jalan tetap berfungsi aman bagi pengguna,” tegasnya.
Tidak hanya di lintas pantai timur, HRD juga menyoroti kerusakan serius pada jalur nasional Bireuen–Aceh Tengah yang dilaporkan mengalami kondisi rusak berat. Ia menyebut, penanganan di jalur tersebut juga mendesak dilakukan guna mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerugian bagi masyarakat.
Sebagai mitra kerja Kementerian PU, HRD menegaskan bahwa percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan harus menjadi prioritas dalam agenda pemulihan wilayah pascabencana.
“Akses jalan dan jembatan adalah kunci mobilitas logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas politisi asal Aceh itu.
