Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com — Enam bulan pascabencana, penderitaan warga Kabupaten Bireuen yang kehilangan tempat tinggal belum juga berakhir. Sejumlah korban hingga kini masih bertahan di tenda darurat dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, bahkan mulai mengalami gangguan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas dan lingkungan yang tidak layak.
Situasi ini memicu kritik keras dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud. Ia menilai lambatnya penanganan pascabencana di Bireuen mencerminkan buruknya kinerja birokrasi daerah dalam merespons kondisi darurat.
“Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam penanganan pascabencana. Ini bukan sekadar keterlambatan, tetapi kegagalan yang tidak bisa dianggap sepele,” ujar Ruslan Daud kepada awak media, Minggu (3/5/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen terkesan terus beralasan pada persoalan pendataan yang belum tuntas. Akibatnya, masyarakat korban bencana tidak memperoleh kepastian terkait hak-hak dasar mereka, mulai dari pembangunan Hunian Sementara (Huntara), Hunian Tetap (Huntap), hingga penyaluran bantuan stimulan.
Ruslan menegaskan, ketidakpastian tersebut tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kendala teknis semata, melainkan telah berdampak langsung pada terpenuhinya hak-hak warga sebagai korban bencana.
“Warga tidak boleh terus dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Penanganan bencana harus menjadi prioritas utama, bukan terhambat oleh persoalan administratif yang berlarut-larut,” tegasnya.
Di sisi lain, berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan warga untuk menuntut kejelasan dinilai belum mendapat respons signifikan dari pemerintah daerah. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa penanganan korban bencana belum menjadi fokus utama kebijakan.
Beberapa persoalan krusial yang disoroti meliputi lambannya penanganan pascabencana, minimnya transparansi informasi terkait penyaluran bantuan, serta belum adanya kepastian waktu realisasi program pemulihan bagi korban terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, para korban bencana di Bireuen masih menggantungkan harapan pada percepatan penanganan, termasuk melalui dukungan pemerintah pusat, agar mereka segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan kehidupan yang lebih baik pascabencana.
