Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Jaringan Aneuk Syuhada (JASA) Kabupaten Bireuen melontarkan kritik tajam terkait polemik pemangkasan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Organisasi ini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar tidak berhenti pada evaluasi administratif, melainkan mengusut tuntas dugaan adanya aktor utama di balik kebijakan tersebut.
Ketua JASA Wilayah Batee Iliek, Tgk Muliadi, dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (2/5/2026), menilai pemangkasan anggaran JKA menunjukkan pola yang tidak lazim dan patut dicurigai.
“Ini bukan sekadar persoalan efisiensi atau kesalahan perhitungan. Ada indikasi pola yang mengarah pada dugaan permainan anggaran. DPRA harus berani membuka siapa aktor utamanya dan tidak berhenti di permukaan,” tegasnya.
Menurut Muliadi, kebijakan yang mengaitkan JKA dengan skema desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan justru berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis yang selama ini menjadi program unggulan di Aceh.
Ia mengungkapkan, dampak kebijakan tersebut mulai terasa di lapangan. Sejumlah fasilitas kesehatan dilaporkan mengalami penurunan kunjungan pasien. Namun, kondisi itu dinilai bukan indikator membaiknya kesehatan masyarakat.
“Rumah sakit yang sepi bukan kabar baik, tetapi alarm. Masyarakat memilih menahan sakit karena takut tidak lagi dijamin. Ini dampak langsung dari ketidakpastian kebijakan JKA,” ujarnya.
Lebih lanjut, JASA mengingatkan bahwa persoalan ini tidak sekadar menyangkut angka dalam dokumen anggaran, tetapi menyentuh hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
“Ketika masyarakat miskin mulai ragu untuk berobat karena biaya, di situlah negara sedang diuji. Jika ketakutan lebih besar dari akses layanan, maka yang hilang bukan hanya kesehatan, tetapi juga kepercayaan publik,” tambahnya.
Atas dasar itu, JASA meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan menelusuri proses penganggaran yang dinilai tidak transparan. Mereka menilai langkah tersebut penting guna mencegah potensi praktik serupa dalam pengelolaan dana publik di masa mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh maupun Pemerintah Aceh belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Polemik pemangkasan anggaran JKA pun terus bergulir dan menjadi perhatian luas masyarakat.
