Jurnalis : Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh hak masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi terpenuhi secara adil dan transparan. Bupati Bireuen, Mukhlis, mengajak Koalisi Gerakan Sipil ikut mengawal proses penyaluran bantuan dan pemulihan pascabanjir agar tepat sasaran serta sesuai aturan yang berlaku.
Komitmen tersebut disampaikan Mukhlis saat menerima audiensi perwakilan Koalisi Gerakan Sipil di ruang kerjanya, Jumat sore, 8 Mei 2026. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut atas aksi damai “Jilid 3” yang sebelumnya digelar koalisi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
“Kami ingin seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengawasan tahapan pemulihan pascabencana. Dengan begitu, hak-hak korban bisa terpenuhi secara adil, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” ujar Mukhlis dalam pertemuan yang berlangsung penuh dialog dan keterbukaan.
Dalam audiensi tersebut, Koalisi Gerakan Sipil meminta pemerintah daerah menjamin keterbukaan data korban banjir serta kejelasan mekanisme distribusi bantuan logistik. Mereka juga mendesak adanya jawaban tertulis dari pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Menanggapi hal itu, Mukhlis menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat. Ia bahkan mengajak para aktivis untuk terlibat langsung dalam proses pemantauan di lapangan guna memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
“Pemerintah terus berupaya mencari solusi yang riil dan komprehensif. Pertemuan ini menjadi awal koordinasi yang akan terus kita lanjutkan demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Bireuen, Ismunandar, juga mengajak Koalisi Gerakan Sipil turun langsung bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data korban banjir.
“Kami siap membuka ruang kolaborasi. Mari bersama-sama turun ke lapangan, melakukan survei, dan mendiskusikan solusi terbaik sesuai regulasi yang berlaku,” tegas Ismunandar.
Meski membuka ruang sinergi yang luas, Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan seluruh proses penyaluran bantuan sosial maupun rehabilitasi infrastruktur tetap harus mengikuti mekanisme birokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pertemuan itu ditutup dengan komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan bagi warga terdampak bencana, sekaligus memastikan tidak ada masyarakat yang terabaikan dalam proses penanganan pascabencana.
