Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRK Bireuen, Nanda Rizka, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025.
Politisi yang akrab disapa Abi Nanda itu menegaskan, kritik yang disampaikan Fraksi PKB merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK sebagai lembaga legislatif, bukan bentuk serangan politik terhadap pemerintah daerah.
“Kalau kritik dianggap kebencian, maka cara berpikir pemerintah patut dipertanyakan. DPRK bukan bawahan pemerintah,” ujar Nanda kepada awak media, Jumat, 8 Mei 2026.
Menurutnya, DPRK memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami dipilih rakyat untuk mengoreksi dan memastikan pemerintahan berjalan demi kepentingan masyarakat, bukan untuk menyenangkan penguasa,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKB adalah rendahnya realisasi bantuan sosial (bansos) yang hanya mencapai 54,37 persen. Nanda menilai angka tersebut mencerminkan lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi dan dampak bencana.
Ia menyebut minimnya penyaluran bansos bukan semata persoalan teknis administrasi, melainkan menyangkut keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
“Di saat rakyat susah, pemerintah justru gagal menyalurkan bantuan secara maksimal. Ini soal nurani,” katanya.
Selain sektor sosial, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan pendidikan dan kualitas pelayanan publik. Nanda menilai pemerintah daerah terlalu fokus pada pembangunan fisik dan pencitraan administratif, sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia belum menjadi prioritas utama.
“Rakyat tidak kenyang dengan presentasi realisasi anggaran atau pidato seremonial. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sekolah berkualitas, guru yang kompeten, dan manajemen pendidikan yang sehat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dinilai masih berorientasi pada penyelesaian dokumen dan laporan administratif, bukan penyelesaian masalah nyata di tengah masyarakat.
Menurut Nanda, pemerintah tidak boleh merasa puas hanya dengan laporan di atas meja, sementara berbagai keluhan masyarakat masih terus terjadi.
Meski melontarkan kritik keras, Nanda menegaskan Fraksi PKB tidak sedang membangun permusuhan dengan pihak eksekutif. Ia menyebut kritik tersebut merupakan bentuk kontrol sehat demi mendorong kemajuan Kabupaten Bireuen.
“Membangun daerah tidak bisa dengan budaya ABS (Asal Bapak Senang). Daerah ini membutuhkan keberanian untuk jujur melihat kelemahan,” tegasnya lagi.
Fraksi PKB, lanjut Nanda, akan terus menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah dan mengawal penggunaan anggaran agar benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
“Kalau pelayanan publik lemah dan hak dasar rakyat diabaikan, maka Fraksi PKB akan tetap bersuara keras,” pungkasnya.
