Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dr. Imran, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Aceh, untuk meninjau langsung progres penanganan kawasan terdampak banjir bandang yang melanda daerah itu pada akhir November 2025 lalu.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna memastikan proses rekonstruksi dan pemulihan pascabencana berjalan sesuai target.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang kerja Bupati Bireuen, Jumat, 8 Mei 2026, Imran menegaskan bahwa keberhasilan percepatan pemulihan sangat bergantung pada validitas dan akurasi data kerusakan di lapangan.
“Akurasi data menjadi fondasi utama rekonstruksi. Saya instruksikan tim teknis agar segera melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap seluruh kerusakan infrastruktur,” ujar Imran di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Ia menekankan pentingnya pendataan secara detail, mulai dari kerusakan akses jalan hingga berbagai jenis jembatan, baik permanen maupun jembatan darurat seperti bailey, aramco, dan jembatan kayu.
Tak hanya infrastruktur fisik, Imran juga meminta perhatian serius terhadap sektor produktif masyarakat, termasuk kerusakan lahan cetak sawah yang terdampak banjir agar proses penyaluran bantuan dan program pemulihan dapat tepat sasaran.
Untuk memperkuat koordinasi lapangan, Dirjen PKP meminta Posko Satuan Tugas (Satgas) Bersama kembali diaktifkan. Satgas tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, tenaga kesehatan, BPBD, serta instansi terkait lainnya.
“Sinkronisasi melalui Satgas ini sangat penting agar koordinasi pusat dan daerah tetap solid. Kita ingin menghindari tumpang tindih data maupun informasi dalam penyaluran bantuan dan pembangunan fisik,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, menyambut baik arahan pemerintah pusat dan berharap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak banjir dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, penyediaan hunian layak menjadi kebutuhan paling mendesak agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas normal.
“Jika persoalan hunian cepat terselesaikan, pemerintah daerah bisa lebih fokus mengalokasikan energi dan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur pendukung lainnya demi mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Mukhlis.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Kolonel Feksi dari Tim Posko Pusat Nasional, Kombes Suwinto, tim data Posko Kemendagri, Kasdim 0111/Bireuen, Kabag Ops Polres Bireuen, Sekretaris Daerah, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.
Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memastikan seluruh proses pembangunan huntap serta pemulihan infrastruktur vital di Kabupaten Bireuen berjalan tepat waktu guna mempercepat pemulihan kesejahteraan masyarakat terdampak banjir.
