Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten Bireuen resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan III DPRK Bireuen, Selasa (5/5/2026).
Penyampaian LKPJ ini menjadi bagian penting dalam siklus pemerintahan daerah, sebagai bentuk transparansi sekaligus evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025.
Wakil Bupati Bireuen, Razuardi, menyampaikan bahwa dokumen LKPJ disusun dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen. Ia menegaskan, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara sinergis, terintegrasi, dan berorientasi pada pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
“Penyampaian LKPJ merupakan puncak pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan,” ujar Razuardi di Gedung DPRK Bireuen.
Menurutnya, LKPJ tidak sekadar menjadi agenda administratif tahunan, tetapi juga instrumen strategis untuk mengukur akuntabilitas publik kepala daerah. Melalui laporan ini, masyarakat dapat menilai capaian kinerja pemerintah serta sejauh mana amanah pembangunan dijalankan.
Razuardi juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian LKPJ sebagai wujud komitmen politik yang bertanggung jawab. Disiplin tersebut, kata dia, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyajikan laporan kinerja secara transparan dan tepat waktu.
Dalam prosesnya, pembahasan LKPJ 2025 melibatkan tahapan evaluasi yang komprehensif oleh DPRK Bireuen, mulai dari penelitian dokumen, peninjauan lapangan, hingga pembahasan mendalam oleh panitia khusus (pansus) bersama lintas komisi. Dari hasil pembahasan tersebut, DPRK menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah.
Menanggapi rekomendasi itu, Razuardi memastikan bahwa seluruh masukan dan koreksi dari legislatif akan menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Seluruh saran dan koreksi terhadap pelaksanaan desentralisasi serta tugas pembantuan akan kami jadikan dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan ke depan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Bireuen pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan, guna mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.
