Jurnalis: Zubir
BANDA ACEH, BEDAHNEWS.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen melayangkan protes keras terhadap pelaksanaan seleksi Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) 2026 yang digelar berbasis Computer Assisted Test (CAT), Selasa (5/5/2026). Ujian tersebut dinilai sarat gangguan teknis yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dan integritas seleksi.
Ketua Umum HMI Cabang Bireuen, T. Mirza Saputra, mengungkapkan bahwa gangguan sistem terjadi secara luas, khususnya di lokasi ujian Banda Aceh. Sejumlah kendala yang dikeluhkan peserta antara lain sistem tidak merespons (unresponsive), tampilan soal membeku (freeze), hingga waktu ujian yang tetap berjalan saat sistem mengalami error.
“Gangguan ini tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga dialami peserta di berbagai daerah di Indonesia. Ini menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Mirza dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).
Mirza yang juga ikut sebagai peserta mengaku mengalami langsung kejanggalan dalam ujian. Ia menyebut jawaban yang telah dipilih tiba-tiba berubah secara otomatis tanpa intervensi pengguna. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan keraguan terhadap validitas hasil ujian serta keamanan sistem yang digunakan.
Lebih lanjut, ia menilai respons pengawas di lapangan tidak memadai. Saat peserta melaporkan gangguan, tidak ada solusi konkret yang diberikan, dan peserta tetap diminta melanjutkan ujian meski dalam kondisi sistem bermasalah.
“Ini menunjukkan lemahnya kesiapan teknis penyelenggara di lapangan. Peserta seperti dipaksa bertaruh pada kondisi sistem yang tidak stabil,” tegasnya.
HMI Bireuen juga menyoroti ketimpangan antara tingginya standar kelulusan (passing grade) dengan kesiapan infrastruktur teknologi. Menurut mereka, standar tinggi tidak relevan jika sistem pelaksanaan ujian tidak mampu menjamin keadilan bagi seluruh peserta.
“Seleksi tidak boleh bergantung pada keberuntungan. Sistem yang bermasalah jelas mencederai prinsip fair dan objektif,” tambah Mirza.
Menyikapi hal tersebut, HMI Cabang Bireuen menyampaikan sejumlah tuntutan kepada penyelenggara, di antaranya melakukan evaluasi menyeluruh secara nasional, menjamin transparansi serta keamanan data jawaban peserta, menyediakan opsi ujian ulang bagi peserta terdampak, hingga menyampaikan pertanggungjawaban publik secara terbuka.
Selain itu, mereka juga meminta agar kebijakan standar kelulusan ditinjau kembali agar selaras dengan kondisi teknis di lapangan.
HMI Bireuen menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dari pihak penyelenggara. Mereka menilai integritas seleksi Manajer KDMP sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik dan masa depan pengelolaan ekonomi desa di Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara KDMP belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan peserta.
