Bupati Singkil Angkat Bicara Soal Surat Edaran Tentang Perangkat Desa

  • Whatsapp
banner 468x60

Wartawan: Edi Suherman

ACEH SINGKIL, BEDAHNEWS.com – Berdasarkan surat Bupati Aceh Singkil nomor 180 tahun 2019 tentang perangkat desa dan tertuang dalam Pemendagri nomor 67 tahun 2016, ratusan aparatur/ perangkat desa khususnya di Kabupaten Aceh Singkil terancam akan diberhentikan, Sabtu(25/1).

Muat Lebih

banner 300x250

Penegasan surat edaran bupati yang menyatakan setiap desa wajib merekrut perangkat kampung tahun anggaran 2020, bakal banyak aparatur tingkat kampung yang akan diberhentikan. Surat edaran bupati berdasarkan turunan Permendagri itu, belakangan menuai kekecewaan sejumlah masyarakat di 116 desa di Aceh Singkil, pastinya yang bekerja dalam lingkup desa.

Surat edaran itu dianggap kontroversi, karena umur minimal aparatur desa 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Sementara aparatur desa selama ini sekaligus dianggap tokoh yang dihormati, dan disegani didominasi berumur setengah abad atau berkisar 45 hingga 60 tahun.

“Saya berharap bupati lebih bijak dalam menerapkan surat edarnya ditingkat pemerintahan desa yang beda dengan pemerintah tingkat kabupaten,” kata Mas Pen salah seorang aparatur desa di Aceh Singk.

Belum lagi perihal tamatan pendidikan yang mewajibkan aparatur desa minimal pendidikan terakhir SMA sederajat. Hal itu terus bergulir dan menjadi polemik dimana aturan khusus ada untuk semua umur.

Menanggapi polemik ditengah-tengah masyarakat, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid menyebutkan, regulasi yang dilayangkan itu, sudah ada dalam Permendagri, yang menyebut syarat untuk menjadi perangkat desa untuk rekrut di tahun 2020, harus mempunyai ijazah SMA sederajat dan batas usia 22 hingga 42 tahun. ujar Bupati Aceh singkil.

Bupati menambahkan, untuk pendaftaran satuan perangkat, secara tekhnis tergantung panitia desa yang mengatur jadwal.

“Untuk perekrutan perangkat kampung kita sebagai pemerintah menyampaikan edaran Permendagri, itu acuannya,” tambnya.

Dulmusrid mengingatkan, apabila kepala desa tidak mengindahkan regulasi Permendagri itu, atau masih ada perangkat desa melanggar aturan, maka gaji yang dibayarkan, sangsinya wajib dipulangkan.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *