Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bireuen belum menetapkan jadwal resmi musim tanam padi secara serentak di seluruh wilayah kabupaten. Kepastian jadwal tersebut masih menunggu normalisasi pasokan air irigasi yang terdampak kerusakan bendung dan jaringan irigasi akibat banjir pada akhir November 2025.
Kepala Distanbun Bireuen, Mulyadi, S.E., M.M., melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Nasriati, S.P., mengatakan ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menentukan waktu tanam agar petani terhindar dari risiko kekurangan air yang dapat mengganggu pertumbuhan padi dan menyebabkan gagal panen.
“Kami belum bisa menetapkan jadwal tanam se-Kabupaten Bireuen karena ketersediaan air irigasi belum normal 100 persen. Pihak BWS sebelumnya menargetkan penyediaan air siap pada Oktober 2026, meski saluran tersier sebagian masih belum rampung dipulihkan,” ujar Nasriati kepada Bedahnews.com, Jumat (23/10/2026) pagi.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memilih tidak memaksakan jadwal tanam yang seragam di seluruh wilayah. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi jaringan irigasi, ketersediaan air, serta curah hujan di masing-masing kawasan persawahan.
Sebagai langkah antisipasi, para koordinator lapangan diminta mengarahkan petani agar menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi iklim dan ketersediaan air di wilayah masing-masing.
Meski jadwal tanam serentak belum ditetapkan, Distanbun Bireuen tidak melarang petani yang ingin memulai penanaman. Curah hujan yang relatif tinggi dan ketersediaan air irigasi di sejumlah lokasi masih memungkinkan petani melakukan penanaman secara mandiri dengan mempertimbangkan kondisi lahan.
Di tengah upaya menyiapkan musim tanam, Distanbun Bireuen juga terus mendorong pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana banjir dan sedimentasi pada akhir November 2025.
Kepala Distanbun Bireuen, Mulyadi, mengungkapkan bahwa rehabilitasi sawah terdampak banjir terus menunjukkan perkembangan. Dari total 2.736 hektare sawah dengan kategori rusak ringan, sebanyak 1.940 hektare telah selesai direhabilitasi menggunakan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian. Sementara itu, lahan lainnya telah ditangani secara swadaya oleh petani.
Untuk kategori rusak sedang seluas 677 hektare, seluruhnya dilaporkan telah diperbaiki. Adapun lahan dengan kategori rusak berat yang semula tercatat seluas 1.323 hektare mengalami perubahan berdasarkan hasil verifikasi periode Juli–September 2026.
Menurut Mulyadi, berkurangnya endapan sedimen serta hasil musyawarah bersama petani dan perangkat gampong memungkinkan sebagian lahan yang sebelumnya masuk kategori rusak berat, yakni seluas 1.019 hektare, ditangani melalui alokasi anggaran untuk rehabilitasi lahan rusak sedang.
“Proses pengerjaan lahan rusak sedang dan pemulihan ini sedang berlangsung dengan pola swakelola tipe 2 yang dilaksanakan oleh jajaran TNI. Sedangkan untuk area yang belum tertangani pada tahun ini, penanganannya diproyeksikan berlanjut pada tahun depan,” pungkas Mulyadi.
Pemulihan lahan sawah tersebut diharapkan dapat mempercepat kebangkitan sektor pertanian Bireuen pascabencana. Namun, keberhasilan petani kembali berproduksi juga bergantung pada pemulihan jaringan irigasi dan kepastian pasokan air agar musim tanam dapat berlangsung optimal.
