ACEH UTARA, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dari Dapil Aceh 2, H Ruslan M Daud (HRD), meminta kontraktor pemenang tender Rehabilitasi Bendung Krueng Pase, agar memacu pembangunannya.
Hal itu ditegaskan HRD saat meninjau lokasi proyek Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (D.I) Krueng Pase, di Kecamatan Murah Mulia dan Kecamatan Nibong, Aceh Utara, Sabtu (28/1/2023).
Meski sudah berlangsung selama 18 bulan, namun progres pelaksanaan rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, Aceh Utara, baru sekitar 35 persen. Karena itu, Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud S.E M.A.P, menyampaikan kekecewaannya dengan kinerja kontraktor pelaksana proyek tersebut yang sangat lambat.
“Bersama Kementerian PUPR melakukan peninjauan kembali ke Bendung Krueng Pase dalam rangka melihat progress sekaligus mendorong untuk percepatan pelaksanaan. Dari apa yang kita lihat hari ini, jelas sangat mengecewakan kondisi pekerjaanya” ujar HRD.
Dikatakan HRD yang juga Kapoksi V Fraksi Partai Kabanggkitan Bangsa (PKB), Kontraktor pemenang tender proyek rehab Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase tidak professional, sehingga pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan.
“Saya dengar terdapat banyak kendala dari sisi Kontraktor. Salah satu penyebab utama yaitu kemampuan keuangan yang sangat terbatas sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan optimal.
Mereka hanya berharap pada pencairan dari uang proyek. Karenanya tidak mengherankan jika mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan progress” jelas HRD.
Terkait dengan hal tersebut, Politisi PKB yang saat ini duduk di Komisi V dan bermitra dengan Kementerian PUPR menyampaikan bahwa dibutuhkan evaluasi menyeluruh terkait dengan sistem pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR.
“Kontraktor yang semacam ini, saya yakin tidak hanya terdapat di Bendung Krueng Pase. Tapi juga di sejumlah proyek-proyek lainnya di bawah Kementerian PUPR. Artinya ada persoalan serius dengan sistem pelelangan yang dipusatkan melalui pintu BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi). Karena itu, kita mendesak untuk dilakukan evaluasi sistem dan personil yang ada di BP2JK” tegas HRD.
“Benar apa kata masyarakat dan petani, pekerjaan rehabilitasi Bendung Krueng Pase memang lamban. Ini harus segera dipacu, agar petani dapat membajak sawah sesegera mungkin” pinta HRD sembari mengingatkan.
Untuk itu, Politisi PKB ini meminta kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I selaku mitra kerja Komisi V DPR RI agar mengarahkan Kasatker dan PPK terkait untuk benar-benar mengawal kontraktor untuk segera mengejar target capain kinerja sesuai dengan apa yang sudah tertera dan disepakati di Kontrak.
“Sekarang terbukti terlambat, banyak sekali protes dari masyarakat. Segera evaluasi dan bila perlu memberikan sanksi tegas kepala Pelaksana proyek sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku” tegas Bupati Bireuen 2012-2017 itu.
Lebih lanjut, HRD menyampaikan bahwa ada perpanjangan waktu sampai dengan pertengahan tahun 2023 yang diberikan kepada Perusahaan pemenang. HRD juga mendapatkan informasi bahwa ada perubahan manajemen dari sisi perusahaan untuk mengejar ketertinggalan.
“Semoga dengan perpanjangan waktu dan perubahan managemen, kita berharap pertengahan tahun ini sudah selesai dikerjakan dan petani kita akan segera turun ke sawah” harap HRD.
Untuk sekedar diketahui bahwa alokasi anggaran untuk Rehab Bendung D.I. Krueng Pase berjumlah 56 Miliar. PT. Rudi Jaya memenangkan paket tersebut dengan nilai 44 Miliar. Saat ini, pencairan yang dilakukan sebanyak 18 Miliar dengan progress fisik sekitar 35 persen.
Laporan : Zubir
Editor : Bung Dewa
