Tuha Peut Gampong Padang: Pengelolaan Dana Desa Tidak Transparan

  • Whatsapp
banner 468x60

Foto ilustrasi: www.limawaktu.com

Jurnalis: FM

Muat Lebih

ABDYA, BEDAHNEWS.com – Pengelolaan anggaran desa baik itu Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Gampong (ADG) di Desa Padang, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh dinilai tidak transparan dan diduga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketua Tuha Peut Gampong Padang, Yurizal kepada awak media mengatakan, selaku Tuha Peut tidak mengetahui tentang Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Perubahan tahun 2020 Gampong Padang.

“Kami sebagai Tuha Peut tidak pernah mengetahui dan menandatangani RKPG 2020 dan APBG 2020 Perubahan,” ujar Yurizal, Senin (5/4/2021).

Selain RKPG dan APBG tahun 2020, Yurizal mengaku Laporan Penanggung Jawab (LPJ) untuk tahun 2020 tahap satu, tahap dua, dan tahap tiga juga sampai saat ini tanpa sepengetahuan pihaknya.

“LPJ 2020 tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 tidak atas sepengetahuan Tuha Peut dan tanpa tanda tangan kami juga,” katanya.

Tidak hanya itu, Pemerintah Gampong Padang juga tidak pernah menyodorkan RKPG dan APBG tahun 2021 kepada Tuha Peut, padahal hingga saat ini diketahui Tuha Peut masih menjabat aktif walaupun tanpa mendapat insentifnya.

“RKPG dan APBG tahun 2021 juga kami tidak tanda tangan. Jangankan tanda tangan, kami juga tidak mengetahui apa-apa tentang itu, karena dilakukan tanpa sepengetahuan kami,” ungkapnya.

Padahal seperti yang diketahui, Tuha Peut mempunyai tugas, wewenang dan fungsi Tuha Peut Gampong (BPD) diatur dalam Permendagari nomor 110 tahun 2016.

Dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa TPG/ BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Pasal 32 dijelaskan bahwaTPG/BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal senada juga disampaikan salah seorang masyarakat Gampong Padang, Kecamatan Manggeng, Jamaluddin. Ia menyampaikan bahwa pemerintah desa setempat juga tidak terbuka dengan masyarakat terkait anggaran, kegiatan dan lain sebagainya.

“Memang tidak terbuka. Kami berharap pihak berwajib dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini secaptnya. Yang heran kami permasalahan tahun 2018, 2019 yang sudah diproses oleh Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Abdya belum ada kepastian dan informasi yang jelas dari pihak penegak hukum tersebut,” pungkas Jamaluddin.

Terkait hal ini, Geuchik Gampong Padang, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Abdya Zawin yang diihubungi via telepon seluler, tidak menjawab telepon, bahkan pesan pribadi uqng dikirm melalui WhatsApp juga belum terbalas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *