Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik terhadap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan kecamatan di Kabupaten Bireuen.
Hasil evaluasi itu kemudian diberikan penghargaan kepada sejumlah SKPK yang dinilai memiliki kinerja sangat baik dan baik dalam pengelolaan serta penyediaan informasi publik.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-43 di halaman Pendopo Bupati Bireuen, Senin (14/9/2026).
Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi, MT, saat membacakan amanat Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
“Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik yang benar, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Razuardi.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melaksanakan berbagai program pembangunan, tetapi juga harus memastikan masyarakat mengetahui kebijakan, program, serta capaian pembangunan yang telah dilakukan.
Keterbukaan informasi, kata dia, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami kinerja pemerintah, menyampaikan masukan, sekaligus turut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Monev keterbukaan informasi tersebut dilaksanakan oleh tim yang melibatkan komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) yang dibentuk Bupati Bireuen. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Razuardi meminta hasil evaluasi tersebut tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah.
SKPK yang memperoleh nilai tinggi diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya. Sementara perangkat daerah yang belum maksimal diminta segera melakukan pembenahan.
Selain itu, penguatan keterbukaan informasi juga harus dibarengi dengan optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing SKPK.
“PPID jangan hanya menjadi struktur formal, tetapi harus berfungsi secara nyata dalam mendokumentasikan dan menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Bireuen juga mendorong setiap SKPK memanfaatkan perkembangan teknologi melalui situs web resmi, media sosial, maupun berbagai platform digital lainnya untuk menyampaikan informasi pemerintahan secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Enam SKPK Raih Penghargaan
Berdasarkan hasil monev keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten Bireuen, terdapat enam SKPK yang berhasil meraih penghargaan dengan kualifikasi sangat baik dan baik.
Dinas Perhubungan menjadi SKPK dengan nilai tertinggi, yakni 95,0, dan memperoleh kualifikasi Sangat Baik.
Berikut daftar SKPK penerima penghargaan:
Dinas Perhubungan – nilai 95,0 (Kualifikasi Sangat Baik).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – nilai 88,7 (Kualifikasi Baik).
Sekretariat Baitul Mal – nilai 87,3 (Kualifikasi Baik).
Dinas Pendidikan Dayah – nilai 86,7 (Kualifikasi Baik).
Inspektorat Bireuen – nilai 85,1 (Kualifikasi Baik).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) – nilai 81,0 (Kualifikasi Baik).
Pemkab Bireuen berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh SKPK dan kecamatan untuk terus membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap kebutuhan dan pengawasan masyarakat.
Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong kualitas pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
