Jurnalis: Zubir
JAKARTA, BEDAHNEWS.com – Sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda asal Aceh yang berdomisili di Jakarta menggelar diskusi interaktif untuk mengkritisi proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang tengah bergulir di DPR RI. Diskusi bertajuk “Menggugat Otonomi Khusus Aceh: Revisi UUPA untuk Rakyat atau Elit?” ini berlangsung di salah satu warung kopi Aceh di Jakarta, Minggu (19/4/2026).
Perwakilan panitia, Maliki, menyebut forum tersebut sebagai wujud keresahan sekaligus kepedulian generasi muda terhadap masa depan Aceh. Ia menegaskan, revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 bukan sekadar perubahan regulasi, tetapi menyangkut arah politik, ekonomi, dan sosial Aceh ke depan.
“Apalagi dengan semakin dekatnya berakhir masa Dana Otonomi Khusus (Otsus), perlu langkah konkret agar Aceh tidak mengalami kemunduran pembangunan maupun ketimpangan fiskal,” ujar Maliki.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI Dr. Sabari Barus, politikus senior Aceh Ahmad Farhan Hamid, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Aceh Masri Amin, serta praktisi hukum Kamaruddin.
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah desakan agar Dana Otsus Aceh tidak hanya diperpanjang, tetapi juga dibenahi sistem pengelolaannya. Peserta mendorong agar anggaran tersebut lebih difokuskan pada sektor riil, seperti penguatan ekonomi rakyat, jaminan kesehatan, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi tantangan di Aceh.
Selain itu, forum juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI. Di antaranya, penguatan skema pembagian pendapatan dengan porsi 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pemerintah pusat, penambahan pasal terkait pengakuan historis Kesultanan Aceh, serta penguatan identitas keacehan sebagai bagian dari kekhususan daerah.
Maliki berharap hasil diskusi ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyempurnakan revisi UUPA. “Revisi ini harus menjadi solusi atas berbagai persoalan kekhususan Aceh yang belum berjalan optimal, serta benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Diskusi yang diikuti berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat Aceh di Jakarta ini ditutup dengan penyusunan naskah rekomendasi. Para peserta menekankan agar revisi UUPA tidak sekadar mengakomodasi kepentingan elit, melainkan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
