Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com — Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah atau akrab disapa Dek Fadh, menegaskan bahwa percepatan realisasi bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana di Aceh sangat ditentukan oleh keakuratan dan validitas data yang diajukan pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Dek Fadh saat menjawab pertanyaan Bedahnews.com usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam kunjungan kerja di Pendopo Bupati Bireuen, Selasa (3/3/2026) sore.
Dalam agenda tersebut, turut hadir Sekretaris Utama BNPB, Rustian; Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgaswil Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal ZA; serta Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan.
Selain menyerahkan bantuan secara simbolis di Bireuen, Menko PMK juga menyapa secara daring perwakilan dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seluruh daerah tersebut merupakan wilayah terdampak bencana yang kini tengah menjalani tahapan pemulihan.
Kunjungan kerja ini difokuskan pada penyerahan dana stimulan perbaikan rumah secara serentak bagi warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal dengan kategori rusak ringan hingga rusak sedang.
Dek Fadh mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah agar memastikan proses validasi data dilakukan sejak level paling bawah.
“Kami selalu mengingatkan Pemda agar pendataan dari tingkat desa—mulai keuchik, camat—harus benar-benar akurat. Warga terdampak berhak menerima bantuan, namun seluruh proses harus sesuai prosedur,” tegasnya.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran negara diikat oleh regulasi yang ketat. Karena itu, data penerima manfaat tidak cukup hanya berupa nama, tetapi harus melalui tahapan verifikasi berlapis guna mencegah duplikasi dan salah sasaran.
“Setiap pengeluaran uang negara harus berbasis data dan aturan. Data itu ditandatangani Kajari, Kapolres, dan Bupati, lalu diusulkan ke pemerintah pusat. Ada pula masa sanggah agar transparan,” jelasnya.
Menurut Wagub Aceh, penyerahan bantuan ini menjadi bukti kehadiran langsung pemerintah pusat dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Dengan transparansi serta keterlibatan unsur Forkopimda dalam proses verifikasi, ia berharap seluruh warga yang berhak dapat terakomodasi secara adil.
“Data yang akurat adalah kunci. Jika data sudah bersih dan sesuai ketentuan, pemerintah pusat akan lebih cepat mencairkan bantuan,” pungkas Dek Fadh.
