Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen melontarkan kritik keras terhadap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026. Kebijakan fiskal tersebut dinilai tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, terutama di tengah kondisi darurat pascabencana yang masih melanda berbagai wilayah di Aceh.
Ketua JASA Bireuen, Tgk Muliadi, SH, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilai gagal menjalankan peran pengawasan dan pembelaan terhadap kepentingan publik.
“Anggota DPRA dari daerah pemilihan tidak lagi mencerminkan suara rakyat. Yang terlihat justru pembiaran terhadap anggaran-anggaran siluman yang tidak sensitif dan menyakiti hati masyarakat korban bencana,” tegas Tgk Muliadi kepada awak media, Senin (2/2/2026).
Kekecewaan tersebut secara khusus diarahkan kepada salah satu anggota DPRA dari Partai Aceh, Ceulangiek. Sosok yang sebelumnya diharapkan mampu menjadi representasi suara kritis masyarakat Bireuen itu dinilai justru memilih diam di saat rakyat membutuhkan pembelaan nyata.
“Dulu kami berharap terpilihnya Ceulangiek dapat melahirkan suara tandingan yang berani membela kepentingan rakyat. Namun setelah duduk di DPRA, yang kami lihat justru kebungkaman. Tidak bisa diandalkan,” ujar Muliadi dengan nada kecewa.
Menurut JASA Bireuen, sikap diam tersebut sangat kontras dengan kondisi di lapangan, di mana ribuan warga masih kehilangan tempat tinggal dan berjuang memulihkan kehidupan akibat bencana alam. Namun di sisi lain, elite politik dinilai lebih sibuk mengamankan pos-pos anggaran yang sarat kepentingan pribadi dan kelompok.
JASA Bireuen juga menyoroti sejumlah alokasi anggaran dalam APBA 2026 yang dianggap tidak etis dan mencederai rasa keadilan publik. Beberapa pos anggaran yang dikritisi antara lain pengadaan kendaraan dinas Pemerintah Aceh senilai Rp20 miliar, anggaran publikasi dan pencitraan sebesar Rp71,7 miliar, serta alokasi Rp50 miliar untuk perbaikan hunian pejabat DPR.
“Rakyat membutuhkan rumah layak dan pemulihan ekonomi, tetapi yang diutamakan justru pencitraan. Ini bukan sekadar salah prioritas, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik,” tegas Muliadi.
Ia juga membandingkan kondisi warga yang rumahnya rusak parah dan belum tersentuh bantuan, dengan rumah dinas pejabat yang justru mendapat kucuran dana puluhan miliar. Menurutnya, hal tersebut merupakan ironi yang melukai nurani masyarakat Aceh.
Menutup pernyataannya, JASA Bireuen mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap APBA 2026 serta meminta pertanggungjawaban moral dan politik dari para anggota DPRA, khususnya wakil rakyat dari daerah pemilihan Bireuen.
“Jika wakil rakyat terus menutup mata dan telinga, jangan salahkan rakyat bila kepercayaan runtuh. Wakil rakyat seharusnya berdiri di barisan rakyat, bukan bersembunyi di balik angka-angka anggaran,” pungkas Tgk Muliadi.
