BIREUEN,BEDAHNEWS.com – Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV di Hotel Fajar Bireuen pada Sabtu (26/7/2025).
Mengusung tema “Transformasi Profesi Advokat dalam Menjawab Tantangan Hukum Era Digital”, Musda ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan arah dan visi KAI Aceh ke depan, serta memilih Ketua DPD KAI Aceh periode 2025-2030.
Ketua Pelaksana Musda, Azhari, S.SY., M.H., CPM, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, baik dari dekat maupun jauh, serta berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini.
“Musda ini bukan hanya sekadar forum evaluasi dan pergantian pengurus, namun juga momen strategis untuk merumuskan arah, visi, dan strategi besar KAI ke depan,” ujar Azhari. Ia berharap Musda ini dapat melahirkan gagasan, pemimpin, dan keputusan yang bermuara pada kemaslahatan orientasi dan korupsi di Aceh.
Ketua DPD KAI Aceh periode 2020-2025, H. Ali Ahmad, S.H., menegaskan bahwa Musda kali ini bertujuan untuk memilih Ketua advokat periode 2025-2030. Ia berharap Musda ini dapat menciptakan seorang ketua yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi.
“Musda ini adalah regenerasi atau sedia tidaknya peliharaan. Kalau tidak ada regenerasi, seolah hanya Pak Ali saja yang bisa jadi ketua. Kami tidak, kami dalam kaderisasi itu tetap mengadakan kaderisasi,” tegas Ali Ahmad.
Ia menyoroti perubahan peran advokat yang kini diakui sebagai aparat penegak hukum, dengan kewenangan lebih besar dari sebelumnya. Ali Ahmad juga menekankan pentingnya advokat untuk tidak hanya cakap dalam persidangan, tetapi juga mampu membela kepentingan masyarakat miskin, yang seharusnya menjadi tugas negara.
“Saya harapkan kepada rekan-rekan advokat di seluruh Aceh, jangan ‘backup’ saudara. Besok saya akan bekerja seperti bekerja tahun 2020 sampai 2025,” tambahnya, menegaskan komitmennya terhadap profesionalisme.
Wakil Bupati Bireuen, Ir H Razuardi, mewakili pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda DPD KAI Aceh. Ia merasa bangga dan terhormat bisa berada di tengah-tengah para insan hukum yang mendedikasikan diri untuk mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan.
“Kami di sini bukan semata sebagai kepala daerah, tapi juga sebagai seorang warga yang menyadari bahwa betapa pentingnya dan strategisnya peran advokat dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab,” ujar Razuardi.
Ia menekankan bahwa profesi advokat merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Keberadaan advokat yang profesional, mandiri, dan menjunjung tinggi etika sangat dibutuhkan untuk memperkuat supremasi hukum serta menjaga hak-hak masyarakat.
Razuardi berharap Musda ini dapat melahirkan gagasan strategis untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, memperluas akses keadilan bagi masyarakat, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong tegaknya hukum yang berkeadilan dan bermartabat.
“Kami titipkan harapan besar pada Musda ini agar menghasilkan keputusan yang terbaik, pemimpin yang visioner, dan program kerja yang menyentuh kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya, menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat demi terwujudnya Aceh yang adil, bermartabat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
Laporan : Zubir
