BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Bireuen, salah satu kabupaten di Aceh, bersiap meluncurkan program “Sekolah Rakyat” yang inovatif pada tahun ajaran 2025/2026. Dengan target paling lambat 1 Agustus 2025 sudah beroperasi, inisiatif ini bertujuan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Sekolah Rakyat, sebuah program di bawah koordinasi Kementerian Sosial, akan berlokasi di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Benyot, Juli, Bireuen, Aceh.
Kepala Dinas Sosial Bireuen, Ismunandar ST MT, Jumat (11/7/2025), mengungkapkan bahwa berbagai persiapan tengah dikebut.
“Sejak Bireuen ditetapkan sebagai salah satu daerah pelaksana program Sekolah Rakyat, kami langsung bergerak cepat,” ujar Ismunandar.
“Prioritas kami saat ini adalah memastikan lokasi belajar, merehabilitasi ruangan, dan merekrut calon siswa.”
Saat ini, Dinas Sosial Bireuen aktif merekrut calon siswa, sementara rehabilitasi ruangan dan persiapan lainnya terus berjalan.
Ismunandar menambahkan bahwa peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional akan segera dilakukan, dan Bireuen terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Sosial sebagai salah satu kabupaten pelaksana.
Di lapangan, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan telah dilakukan, termasuk peninjauan lokasi oleh Bupati Bireuen.
Mengenai tenaga pengajar dan kurikulum, Ismunandar menjelaskan bahwa proses seleksi kepala sekolah dan guru sedang ditangani oleh Kementerian Sosial dan jajarannya. Kurikulumnya sendiri telah dirancang oleh tim Kementerian Sosial.
Pelaksanaan program ini berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 49/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Tim Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Sosial terus mempersiapkan sarana belajar, asrama bagi siswa, dan fasilitas pendukung lainnya.
“Pemkab Bireuen bersama Dinsos pada tahap awal mempersiapkan ruangan belajar dan lainnya,” tutup Ismunandar.
“Untuk kepala sekolah, guru, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan SDM, itu dalam proses di Kementerian Sosial,”ujarnya.
Laporan : Zubir
