Langsa BEDAHNEWS.com Tidak hanya Kalapas LPN Kls IIB Langsa saja yang dilantik, Namun Meurah Budiman sebagai kakanwil menkumham aceh juga mengganti 45 pejabat struktural dan fungsional dalam tubuh Kemenkumham Aceh.
Senin (16/10/2023) Meurah Budiman, melantik Machda sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa. “Kepada pejabat yang dilantik dan yang baru pertama kali di Aceh, Propinsi aceh merupakan daerah istimewa yang mempunyai kekhususan yang ditandai dengan UU. No 11 Tahun 2006,” jelas Meurah Budiman.
Mengacu pada kondisi tersebut, Ia meminta kepada pejabat yang dilantik untuk beradaptasi dengan kekhususan Aceh tersebut. Bahkan, Meurah juga mengatakan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, adat istiadat, dan budaya setempat.
Kepala Satuan Kerja yang dilantik diminta untuk meneruskan estafet kepemimpinan dengan melakukan konsolidasi internal dan berkoordinasi dengan pihak eksternal. Menurut Meurah, kedua hal tersebut merupakan hal penting untuk menunjang pelaksanaan tugas.
“Bangun sinergitas dengan forkopimda setempat, hubungan dengan pihak terkait harus dijaga dan dirawat sehingga semua tugas terlaksana dengan baik,” harapnya.
Kepada pejabat yang dilantik Ia pun meminta untuk membawa perubahan dan energi yang baik. disisi lain Meurah mengingatkan untuk tetap membangun komunikasi yang baik pada lingkungan kerja.
Meurah juga menyinggung Pemilu serentak tahun 2024 dan menegaskan jajarannya untuk bersikap netral. Menurutnya, mensukseskan pesta demokrasi empat tahunan tersebut merupakan hal yang wajib. Kendati demikian, sebagai seorang ASN harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sukseskan pemilu dengan bijak dan netral. Jangan berpihak apalagi mengajak dan mengintimidasi orang lain,” tegas Meurah.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Meurah Budiman menyampaikan untuk memastikan pelayanan publik yang objektif dan tidak diskriminatif pada satuan kerja masing-masing. Kepada istri pejabat yang dilantik, Ia juga menghimbau untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak flexing.
“Pastikan layanan tanpa diskriminatif, pada lapas dan rutan jangan sampai masuk HP karena itu awal dari sumber masalah. Pada imigrasi, di Aceh banyak masyarakat yang haji atau umroh, berikan layanan yang mudah dan pasti,” pintanya.
Hadir pada kegiatan ini Kadiv Administrasi Sri Yusfini Yusuf, Kadiv Keimigrasian Ujo Sujoto, sejumlah pejabat struktural Kemenkumham Aceh, Kepala UPT sekitar Banda Aceh, dan diikuti secara virtual oleh UPT di seluruh Aceh. (UCI/SURIADY KS)
