Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. H. Saifuddin Muhammad, menyoroti lemahnya pola komunikasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPK Bireuen 2027, Kamis (9/4/2026).
Dalam forum yang digelar di Aula Hotel Fajar Bireuen, Saifuddin yang akrab disapa Yah Fud itu mengingatkan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat provinsi berpotensi merugikan Bireuen, terutama dalam mengakses dukungan anggaran dan program pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Bupati Bireuen, Razuardi, mengingat Bupati Bireuen, Mukhlis, tidak hadir dalam pembukaan kegiatan.
“Yang paling penting adalah kebersamaan. Ini saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati karena hari ini Bapak Bupati tidak hadir. Kebersamaan itu kunci,” tegasnya.
Yah Fud mengungkapkan, hingga saat ini tujuh anggota DPRA asal daerah pemilihan Bireuen belum dilibatkan secara maksimal dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Padahal, menurutnya, keberadaan mereka sangat strategis dalam mengawal program dan anggaran dari tingkat provinsi.
“Kami di DPRA ada tujuh orang dari Bireuen. Sejak awal saya sudah sampaikan agar kita duduk bersama, berdiskusi. Ini penting untuk kepentingan daerah,” ujarnya.
Ia menilai, tanpa komunikasi yang intens dan terbuka, potensi besar yang dimiliki para legislator tersebut tidak akan optimal dimanfaatkan, khususnya dalam mendukung pemulihan pascabencana banjir yang melanda Bireuen beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Yah Fud juga menyoroti posisi strategis Bireuen di parlemen Aceh saat ini, yang seharusnya menjadi kekuatan tambahan dalam mendorong pembangunan daerah.
“Ketua DPRA dari Bireuen, Wakil Ketua juga dari Bireuen. Ini posisi yang sangat kuat. Tapi kalau komunikasi tidak berjalan, ini tentu menjadi kerugian besar bagi kita semua,” jelasnya.
Ia pun mengajak Pemkab Bireuen untuk meninggalkan pola lama yang cenderung berjalan sendiri-sendiri, dan mulai membangun kolaborasi yang lebih solid dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Pola lama harus ditinggalkan. Semua persoalan harus kita selesaikan bersama. Jangan lagi berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.
Musrenbang RKPK Bireuen 2027 ini turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala SKPK, camat, tokoh masyarakat, serta perwakilan perempuan, dalam rangka menyusun prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.
