Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten Bireuen menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi, ST., M.T, di Aula Hotel Fajar, Bireuen, Kamis (9/4/2026).
Musrenbang turut dihadiri unsur DPRK dan DPRA, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.
Ketua panitia, Dailami, S.Hut., M.Ling, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sekaligus menyelaraskan usulan masyarakat dengan prioritas pemerintah.
Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal senada disampaikan Anggota DPRA Dapil III, Saifuddin Muhammad, yang menyoroti pentingnya komunikasi intensif lintas tingkatan pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan pascabencana.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh memaparkan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD), di mana sekitar 13 persen diperuntukkan bagi Kabupaten Bireuen dengan prioritas pada percepatan pemulihan pascabencana.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Razuardi menegaskan empat fokus pembangunan Bireuen tahun 2027, yakni pemulihan pascabencana secara berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana, peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Razuardi juga mengungkapkan capaian pembangunan tahun 2025 yang menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi 3,26 persen, angka kemiskinan turun menjadi 10,3 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,82 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia mencapai 76,25.
“Pembangunan Bireuen berada pada jalur yang tepat. Namun ke depan, pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi harus terus menjadi perhatian,” ujarnya.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan lahir dokumen perencanaan yang solutif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat pemulihan daerah pascabencana. Acara dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh Bappeda Bireuen dan Bappeda Aceh.
