Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Sekitar seribu warga korban banjir yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin (6/4/2026) pagi. Aksi yang didominasi kaum ibu ini menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan pemenuhan hak korban banjir bandang November 2025 yang dinilai hingga kini belum jelas.
Pantauan di lokasi, aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Massa bahkan menerobos masuk ke halaman kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap lambannya penanganan pascabencana.
Koordinator Umum Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, M. Akmal, menyebut aksi ini sebagai puncak kekecewaan masyarakat. Menurutnya, empat bulan pascabencana, ribuan korban masih hidup dalam ketidakpastian.
“Ini bukan sekadar soal lambatnya penanganan, tapi hak warga yang belum dipenuhi. Korban masih bertahan di tenda tanpa kejelasan,” ujar Akmal dalam orasinya.
Ia juga menyoroti lemahnya tata kelola penanganan bencana, terutama terkait transparansi data dan distribusi bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. Banyak warga terdampak, kata dia, justru dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dalam proses pendataan.
“Data tidak transparan, informasi sulit diakses. Ada korban yang belum menerima bantuan sama sekali, ada pula yang salah sasaran. Ini harus dibuka secara terang,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Roslindawati, warga Kecamatan Peusangan. Ia menilai proses verifikasi pemerintah tidak berpihak pada korban.
“Masih banyak yang benar-benar terdampak tapi tidak masuk daftar penerima bantuan dengan alasan yang tidak masuk akal,” katanya.
Massa aksi berasal dari sejumlah wilayah terdampak, seperti Kecamatan Peusangan, Kutablang, Jeumpa, Peudada, Simpang Mamplam, dan Gandapura.
Sekitar pukul 11.20 WIB, Bupati Bireuen H. Mukhlis ST turun langsung menemui massa didampingi jajaran pemerintah daerah, serta dalam pengawalan aparat Polres Bireuen dan Satpol PP. Dalam kesempatan itu, bupati menerima dan mendengarkan petisi yang disampaikan perwakilan demonstran.
Mukhlis menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dan kembali mengoordinasikannya dengan pemerintah pusat.
“Aksi ini menjadi dorongan bagi Pemkab Bireuen untuk melaporkan kembali serta memperjuangkan kebutuhan korban banjir ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Meski telah mendapat respons, warga berharap komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata, bukan sekadar janji. Mereka mendesak adanya transparansi data dan percepatan penyaluran bantuan agar para korban segera keluar dari kondisi sulit yang telah berlangsung berbulan-bulan.
