Jurnalis: Zubir
BANDA ACEH, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi bersama awak media di Banda Aceh, Senin (30/3/2026).
Ruslan menilai, langkah taktis pemerintah pusat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah menyasar kebutuhan mendasar masyarakat terdampak. Ia juga menyoroti kehadiran langsung Presiden di lapangan sebagai bentuk nyata keseriusan negara dalam merespons bencana.
“Kita sangat mengapresiasi kinerja Presiden dan para menteri yang bekerja maksimal dalam proses pemulihan di Aceh. Ini bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi kehadiran nyata di tengah masyarakat,” ujar Ruslan.
Ketua DPW PKB Aceh itu turut menyoroti sikap empati Presiden yang memilih menghabiskan momen Hari Raya Idul Fitri bersama para pengungsi. Menurutnya, kehadiran tersebut memberikan dampak psikologis yang besar bagi para penyintas.
“Presiden hadir berulang kali, bahkan di hari pertama Lebaran beliau memilih bersama masyarakat di pengungsian. Ini menjadi pesan kuat bahwa negara benar-benar hadir,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Aceh II tersebut.
Meski demikian, Ruslan mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait penyediaan hunian sementara (huntara). Ia menyebut, masih ada warga yang bertahan di tenda pengungsian karena belum mendapatkan fasilitas hunian yang layak, salah satunya di Kabupaten Bireuen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena tidak semua pengungsi telah tertangani secara optimal.
“Kita harus objektif, masih ada kekurangan. Di beberapa wilayah, masyarakat masih bertahan di tenda karena hunian sementara belum tersedia,” ungkapnya.
Ruslan menjelaskan, belum optimalnya penyediaan huntara di sejumlah daerah bukan disebabkan keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, melainkan lemahnya koordinasi dan minimnya usulan dari pemerintah daerah.
“Persoalannya bukan pada anggaran pusat, tetapi pada usulan dari daerah yang belum maksimal. Ini menjadi catatan penting agar koordinasi lintas pemerintahan diperkuat,” jelasnya.
Ia berharap ke depan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dapat semakin solid, sehingga proses rekonstruksi infrastruktur serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan menyeluruh.
