Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Ketua Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Kabupaten Bireuen, Sunazardi, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menangani dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah.
Pria yang akrab disapa Tengku Dan itu menilai respons pemerintah daerah terkesan lambat, khususnya dalam memulihkan sektor vital seperti pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keterlambatan penanganan telah memperparah kondisi di lapangan. Para petani dan petambak kini kehilangan sumber penghidupan akibat lahan yang tidak lagi dapat digunakan.
“Hampir di seluruh wilayah terdampak, masyarakat tidak bisa lagi turun ke sawah maupun ke tambak. Kondisinya sangat memprihatinkan,” ujar Sunazardi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi warga adalah endapan lumpur tebal yang menimbun lahan pertanian dan tambak. Tanpa intervensi serius dari pemerintah, seperti pengerukan menggunakan alat berat, lahan tersebut terancam rusak permanen.
“Lahan sawah dan tambak saat ini tertutup lumpur padat. Pemerintah harus segera bergerak melakukan normalisasi, jangan hanya berpangku tangan,” tegasnya.
Lebih jauh, Gerbang Tani mengingatkan adanya dampak berantai jika penanganan pascabencana terus ditunda. Selain hilangnya mata pencaharian, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman krisis ekonomi hingga potensi kelaparan.
“Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Ancaman kelaparan sudah di depan mata,” katanya.
Tak hanya menyoroti aspek teknis, Sunazardi juga mengkritik sikap pimpinan daerah. Ia meminta Mukhlis selaku Bupati Bireuen untuk tidak menghindari tanggung jawab dalam menyikapi keluhan masyarakat, khususnya para korban banjir yang masih bertahan di pengungsian.
Menurutnya, hingga kini banyak warga di tenda darurat yang belum mendapatkan kepastian bantuan yang memadai dari pemerintah daerah.
“Sebagai pemimpin, beliau harus hadir dan bertanggung jawab penuh. Jangan melempar kesalahan kepada pihak lain ketika masyarakat korban bencana menuntut haknya,” pungkasnya.
