Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, melontarkan kritik tajam terhadap Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST. Kritik ini merespons pernyataan Mukhlis yang mengaku kehilangan semangat dalam menangani korban banjir akibat derasnya sorotan media massa.
Menurut Ruslan, dalam situasi bencana, kritik publik seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, bukan justru dianggap sebagai tekanan yang melemahkan kepemimpinan.
“Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat dan responsif. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki. Ini juga bukan soal lawan politik,” ujarnya kepada awak media, Kamis, 19 Maret 2026.
Ia menilai, lemahnya penanganan banjir di Bireuen salah satunya disebabkan kurangnya keterlibatan langsung kepala daerah di lapangan. Menurutnya, mendengar laporan dari tim saja tidak cukup untuk memahami kondisi riil masyarakat terdampak.
“Kalau bupati tidak turun langsung berdialog dengan korban banjir dan bermusyawarah di desa, maka sulit menemukan solusi. Informasi yang diterima hanya dari tim tertentu dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Ruslan juga menyoroti sejumlah persoalan teknis yang dinilai belum terselesaikan, di antaranya polemik Dana Tunggu Hunian (DTH) yang belum jelas realisasinya, akurasi data korban yang masih tumpang tindih, serta lambatnya pembangunan hunian sementara (huntara) sebagai transisi menuju hunian tetap (huntap).
Terkait peran pemerintah pusat, ia menegaskan bahwa dukungan akan maksimal jika pemerintah daerah aktif dan cepat dalam memenuhi aspek administrasi.
“Pemerintah pusat pasti all out membantu daerah, tapi syaratnya jelas: administrasi harus cepat, data harus akurat, dan usulan harus lengkap. Kalau tidak dipenuhi, bantuan tidak akan maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, percepatan pemulihan pascabencana sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Lemahnya koordinasi, kata dia, akan berdampak pada terhambatnya bantuan dari pusat akibat kendala birokrasi.
Menutup pernyataannya, Ruslan mengingatkan bahwa menjadi pemimpin daerah berarti siap menghadapi tekanan publik dan sorotan media.
“Memimpin daerah tidak sama dengan memimpin perusahaan yang bisa sesuka hati membuat SOP. Ada tanggung jawab publik yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
“Kalau takut jatuh, jangan bermain di atas tebing. Menjadi pemimpin itu penuh risiko dan sorotan. Keberanian menghadapi kritik adalah bagian dari tanggung jawab,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pendopo Bupati Bireuen belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.
