Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Ratusan warga korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin (16/3/2026). Mereka menuntut pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait penyediaan hunian layak bagi para penyintas bencana.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen itu menilai hak-hak korban bencana masih terabaikan, meski peristiwa banjir bandang dan longsor telah berlalu hampir empat bulan.
Aksi yang dikoordinasikan oleh Halimah dari Sekolah Anti Korupsi (SAK) berlangsung emosional. Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah segera menyediakan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap) bagi korban.
Salah seorang orator, Suratinnur, warga Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, bahkan tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan keluarganya selama berada di pengungsian. Ia menyebut para korban kini berada di titik terendah akibat ketidakpastian bantuan tempat tinggal.
“Kami sudah trauma sebagai korban banjir. Jangan lagi hak kami untuk mendapatkan rumah hunian diabaikan. Kami butuh kepastian, bukan sekadar janji,” ujar Suratinnur dengan suara bergetar.
Ia juga mengkritik rencana pemerintah yang disebut-sebut menawarkan panti jompo sebagai lokasi relokasi sementara bagi korban. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak relevan bagi keluarga korban yang membutuhkan tempat tinggal layak.
“Katanya rumah akan disewakan untuk kami, tapi yang ditawarkan justru panti jompo. Itu tempat untuk orang tua, bukan untuk keluarga kami. Kami lebih memilih bertahan di tenda di halaman kantor bupati ini daripada kembali ke kampung tanpa kepastian,” katanya.
Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bireuen kemudian turun langsung menemui massa. Di antaranya Penjabat (Pj) Sekda Bireuen Hanafiah, Asisten I Mulyadi, Asisten II Mawardi, Kepala Bappeda Dailami, serta Kepala Dinas Perkim Fadhli.
Pihak pemerintah menyatakan akan melakukan koordinasi lebih intensif guna mempercepat proses administrasi pembangunan hunian bagi korban terdampak. Namun, pernyataan tersebut dinilai warga masih bersifat normatif dan belum disertai tenggat waktu yang jelas.
Para demonstran yang saat ini masih bertahan di tenda pengungsian darurat di depan kantor bupati menegaskan tidak akan membubarkan diri hingga ada kesepakatan tertulis yang memberikan kepastian terkait hunian bagi para korban.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif, meskipun massa masih bertahan di halaman kantor pusat pemerintahan sebagai bentuk protes terhadap lambatnya penanganan pascabencana.
Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh hak dasar korban banjir, khususnya terkait kebutuhan papan dan pangan, benar-benar dipenuhi oleh pemerintah.
