Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar sosialisasi pembinaan dan pengawasan terhadap kemitraan organisasi kemasyarakatan (ormas) asing dan lembaga asing di Kabupaten Bireuen, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen tersebut diikuti puluhan organisasi kemasyarakatan serta unsur masyarakat sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas kemitraan lembaga asing di daerah.
Penanggung Jawab Tim Kerja Pengawasan Ormas Asing dan Lembaga Asing Ditjen Politik dan PUM, Ardi Djufri, mengatakan forum ini bertujuan membangun pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pengawasan kemitraan antara lembaga asing dan organisasi lokal.
“Diharapkan forum ini mampu mendorong terciptanya tata kelola kemitraan yang tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Ardi saat membacakan sambutan Direktur Organisasi Kemasyarakatan.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan lokal yang telah terdaftar resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Ormas dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan di daerah.
Sosialisasi ini diikuti sekitar 100 peserta, yang terdiri dari 28 organisasi kemasyarakatan—masing-masing mengirimkan tiga perwakilan—serta 16 tokoh dan unsur masyarakat dari berbagai elemen di Kabupaten Bireuen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bireuen, Mulyadi, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melibatkan ormas dalam berbagai agenda strategis pembangunan daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.
Selain sosialisasi regulasi, kegiatan ini juga dirangkai dengan aksi sosial melalui program Bakti Untuk Negeri. Dalam kesempatan tersebut, Ditjen Politik dan PUM turut menyalurkan bantuan bagi masyarakat Bireuen yang terdampak bencana alam.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemulihan dan rehabilitasi pascabencana, sekaligus menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan dukungan moral dan materiil kepada masyarakat yang terdampak.
“Ini merupakan bentuk kepedulian sosial pemerintah agar masyarakat tetap kuat dan mampu bangkit dari cobaan yang dihadapi,” tambah Ardi.
Acara yang dipandu Analis Kebijakan Ahli Muda Kesbangpol Bireuen, Nurhayati, itu ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai tantangan dalam pengawasan aktivitas lembaga asing di tingkat daerah.
