Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen terkait belum dimanfaatkannya dana tanggap darurat sebesar Rp4 miliar yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di daerah tersebut.
Ruslan menyampaikan keprihatinannya saat menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban bencana di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Rabu (11/3/2026). Ia menilai dana bantuan dari pemerintah pusat itu seharusnya segera digunakan untuk meringankan beban masyarakat terdampak, bukan justru mengendap di rekening kas daerah.
“Presiden Prabowo menyalurkan dana Rp4 miliar itu untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, bukan untuk disimpan di kas daerah. Saya khawatir jika dibiarkan berlarut-larut, dana ini justru berpotensi disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain di luar penanganan bencana,” ujar Ruslan.
Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak, Ruslan mengaku menerima banyak keluhan dari warga yang merasa belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah daerah. Sejumlah korban bencana masih bertahan dengan kondisi rumah yang rusak, bahkan ada yang kehilangan harta benda tanpa kepastian bantuan.
“Masyarakat mengadu kepada saya masih gigit jari. Rumah mereka masih tertimbun, harta benda hilang. Lalu kenapa dana dari Pak Presiden belum juga digunakan?” kata Ruslan mempertanyakan.
Salah seorang warga terdampak, Nisda, juga mempertanyakan transparansi penyaluran bantuan tersebut. Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan apa pun untuk kebutuhan rumah tangga, meski bencana telah terjadi sekitar tiga bulan lalu.
“Sudah tiga bulan berlalu, tapi kami belum menerima bantuan apa-apa. Kalau memang sudah ada bantuan dari Presiden, kenapa belum juga disalurkan? Kami harus mengadu ke siapa lagi?” keluh Nisda.
Menanggapi sorotan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengakui bahwa dana Rp4 miliar dari pemerintah pusat memang masih tersimpan utuh di rekening kas daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bireuen, Hanafiah, menjelaskan bahwa dana tersebut belum digunakan karena pemerintah daerah menilai belum ada kebutuhan yang sangat mendesak di lapangan. Bahkan, menurutnya, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) milik daerah juga masih tersisa.
“Dana itu bisa digunakan kapan saja jika ada kebutuhan. Jangankan yang Rp4 miliar, anggaran BTT sekitar Rp2 miliar saja belum habis terpakai. Siapa yang membutuhkan bisa dikeluarkan, uang itu masih utuh di rekening daerah,” ujar Hanafiah saat audiensi dengan Gerakan Masyarakat Sipil di DPRK Bireuen, Selasa (10/3/2026).
Namun, pernyataan tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi masyarakat di lapangan yang masih membutuhkan bantuan. Ruslan Daud menegaskan bahwa dalam situasi pascabencana, pemerintah seharusnya bersikap proaktif dan cepat mengambil langkah penanganan.
“Kalau dana sudah ada tetapi tidak digunakan, ini menunjukkan ada masalah serius dalam respons kebijakan di tingkat daerah. Bantuan itu diberikan karena ada kebutuhan mendesak. Jika terus dibiarkan, wajar jika publik mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani penderitaan rakyat,” tegas Ruslan.
