Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menegaskan komitmennya mengawal penanganan wilayah terdampak banjir di Kecamatan Jeumpa dan sekitarnya. Pengawasan difokuskan pada akurasi pendataan serta percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Golkar, Nova, menyebutkan sejumlah desa seperti Alue Limeng, Salah Sirong, Balee Panah, Teupin Mane, Simpang Jaya, dan Simpang Mulia telah masuk dalam skema penanganan Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami terus melakukan pengawasan agar data penanganan di lapangan benar-benar akurat, sehingga proses pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak,” ujar Nova saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Jeumpa di Aula Dinas Kesehatan Bireuen, Kamis, 5 Maret 2026.
Nova yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRK Bireuen menegaskan, perbaikan akses jalan, jembatan, serta fasilitas umum menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan. Menurutnya, keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada cepatnya perbaikan infrastruktur tersebut.
Ia menambahkan, DPRK Bireuen berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat agar penanganan pascabencana dapat berjalan lebih efektif.
“Kami mendorong agar penanganan dilakukan secepat mungkin. Kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan tidak boleh berlarut-larut,” tegasnya.
Selain isu kebencanaan, DPRK Bireuen juga menyoroti berbagai usulan pembangunan yang disampaikan melalui forum Musrenbang. Nova memastikan setiap aspirasi dari kecamatan akan dikawal sesuai skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk memahami bahwa tidak semua usulan pembangunan dapat langsung direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
“Perencanaan pembangunan membutuhkan proses dan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Meski begitu, kami tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara penanganan darurat bencana dan program pembangunan rutin agar aspirasi masyarakat tetap terakomodasi,” pungkasnya.
