Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Para pengungsi korban banjir dan tanah longsor di Desa Pante Lhoong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, mendesak pemerintah segera menyediakan hunian yang lebih layak. Hingga kini, puluhan kepala keluarga masih bertahan di Hunian Darurat (Hundar) berbahan terpal yang dinilai tidak manusiawi, terlebih di bulan suci Ramadhan.
Kondisi Hundar dikeluhkan warga karena suhu udara yang sangat panas pada siang hari serta kebocoran saat hujan turun. Situasi ini kian membebani para pengungsi yang tetap harus menjalani ibadah puasa di tengah keterbatasan.
Rahmawati, salah seorang pengungsi, mengungkapkan betapa ekstremnya kondisi di dalam tenda terpal. Menurutnya, suhu panas di dalam Hundar sangat sulit ditoleransi.
“Kalau cuaca panas, jangankan kita manusia, ayam pun bisa mati kalau lama-lama di dalam Hundar,” ujar Rahmawati saat ditemui di lokasi pengungsian, Minggu (1/3/2026).
Tak hanya panas, saat hujan melanda air kerap merembes masuk ke dalam tenda. Lantai yang hanya beralaskan tanah membuat ruangan menjadi lembab dan tidak sehat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
Rumah Rahmawati bersama sejumlah warga lainnya hanyut terbawa arus Krueng Peusangan saat banjir beberapa bulan lalu. Bahkan, sebagian lahan permukiman warga kini telah berubah menjadi alur sungai akibat longsor yang cukup parah.
Keluhan serupa juga disampaikan Nur Afni, penghuni Hundar nomor 25. Ia menyayangkan minimnya dialog antara pemerintah daerah dan warga terkait kebutuhan hunian pascabencana.
Menurut warga, mereka telah mengusulkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang lebih kokoh dan layak huni. Namun, Pemerintah Kabupaten Bireuen disebut lebih memilih skema Hunian Tetap (Huntap). Pilihan tersebut justru membuat warga harus bertahan lebih lama di tenda darurat, mengingat pembangunan Huntap umumnya memerlukan waktu lebih panjang, baik dari sisi administrasi maupun ketersediaan lahan.
Menanggapi keluhan warga, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, menyatakan kesiapannya memperjuangkan aspirasi para pengungsi ke pemerintah pusat. Namun demikian, ia menyoroti adanya kendala administratif di tingkat daerah.
Menurut Ruslan, pembangunan Huntara dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat asalkan ada persetujuan dan rekomendasi dari Bupati Bireuen.
“Masyarakat korban bencana harus membuat surat permohonan Huntara yang layak huni kepada pemerintah pusat dengan persetujuan Bupati Bireuen. Jika hari ini Bupati mau menandatangani, besok Huntara bisa langsung dibangun,” tegasnya saat acara buka puasa bersama warga di lokasi pengungsian.
Politikus asal Aceh itu mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menghambat proses administrasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan, percepatan rekomendasi sangat dibutuhkan agar warga korban bencana segera mendapatkan hunian yang lebih manusiawi, terutama di bulan Ramadhan.
