Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Kebingungan dan kecemasan masih dirasakan warga Gampong Juli Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, terkait rencana pembangunan hunian bagi korban banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
Sebagian warga mengaku belum memahami secara utuh perbedaan antara Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap). Ketidakjelasan informasi itu memunculkan kekhawatiran bahwa penerimaan Huntara akan menggugurkan hak mereka untuk memperoleh rumah permanen.
Persoalan ini mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang dirangkai dengan agenda reses anggota DPR RI asal Aceh, Ruslan M. Daud, di meunasah Gampong Juli Teupin Mane, Sabtu (28/6/2026).
Perwakilan warga terdampak, Mutia, menyampaikan secara terbuka keresahan yang selama ini dirasakan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah membuat warga membangun asumsi keliru terkait skema bantuan hunian.
“Kami selama ini berpikir, kalau sudah menerima Huntara maka kami tidak akan lagi mendapatkan Huntap. Baru hari ini kami memahami bahwa Huntara dan Huntap sama-sama merupakan hak korban bencana,” ujar Mutia dengan suara bergetar di hadapan HRD dan ratusan warga yang hadir.
Mutia menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengusulkan pembangunan Huntara dengan alasan sebagian warga memilih Dana Tunggu Hunian (DTH). Namun, menurutnya, pilihan tersebut diambil di tengah keterbatasan informasi yang diterima masyarakat.
Dengan mata berkaca-kaca, Mutia juga menceritakan kondisi ayahnya yang kini berusia lebih dari 70 tahun. Sejak rumah mereka rusak akibat bencana, sang ayah harus berpindah-pindah tempat tinggal, bahkan hingga ke desa tetangga.
“Orang tua kami ingin hidup tenang. Tapi karena tidak punya rumah, ayah saya terus mondar-mandir mencari kepastian kapan rumah dibangun. Hari ini, ayah saya bahkan harus dirawat di rumah sakit,” tuturnya lirih.
Ia turut menyoroti proses birokrasi yang dinilai berlarut-larut dan belum menyentuh tahap pelaksanaan di lapangan. Warga mengaku telah berulang kali menjalani survei, namun belum melihat adanya kepastian pembangunan hunian.
Dalam forum tersebut, Mutia sempat menanyakan kembali kesediaan warga jika pembangunan Huntara diusulkan ulang. Ratusan warga yang hadir secara serempak menyatakan persetujuan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persetujuan tersebut harus disertai dengan penjelasan dan edukasi yang transparan agar warga tidak lagi berada dalam situasi dilematis.
“Kami mohon kejelasan. Apa itu Huntara dan apa itu Huntap harus disampaikan secara terbuka dan dipahami bersama,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap kehadiran dan perhatian HRD dapat menjadi jembatan percepatan realisasi pembangunan hunian yang layak dan memberikan kepastian bagi para korban bencana yang telah lama menanti.
