Jurnalis: Zubir
ACEH UTARA, BEDAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, Ruslan M. Daud, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk segera menangani kerusakan parah tanggul irigasi di kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara.
Tanggul yang berada di Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, dan menghubungkan ke Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, dilaporkan putus total akibat banjir besar dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius HRD karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang setiap hari harus menyeberangi sungai dengan cara berisiko demi dapat mengikuti kegiatan belajar.
Didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Irsyadi, HRD meninjau langsung lokasi kerusakan pada Jumat (27/2/2026). Peninjauan itu turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Timur, Teuku Zainal Abidin, serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur.
Di lokasi, rombongan menyaksikan badan tanggul yang hancur dan tergerus arus sungai. Padahal, selama ini tanggul tersebut memiliki fungsi strategis ganda, yakni sebagai pengaman irigasi pertanian sekaligus jalan utama penghubung antardesa dan antarkabupaten.
“Kerusakan ini sangat berdampak pada kehidupan warga. Yang paling memprihatinkan adalah keselamatan anak-anak sekolah. Karena akses darat terputus, mereka terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit atau sampan setiap hari,” ujar HRD dengan nada prihatin.
Informasi dari tokoh masyarakat setempat menyebutkan, banyak siswa asal Desa Pante Labu yang bersekolah di Desa Rumoh Rayek karena jaraknya lebih dekat. Namun, sejak tanggul tersebut putus, akses darat lumpuh total dan memaksa warga mencari jalur alternatif yang berbahaya.
HRD menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kerusakan tanggul tersebut bukan sekadar persoalan teknis infrastruktur, melainkan menyangkut hak dasar anak atas pendidikan yang aman dan layak.
“Ini bukan hanya soal bangunan yang rusak, tapi soal keselamatan dan masa depan anak-anak. Karena itu, pembangunan kembali tanggul ini harus menjadi prioritas,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Menanggapi desakan tersebut, pihak Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Sumatera I menyatakan kesiapan untuk segera menindaklanjuti hasil peninjauan di lapangan.
Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan (PPK OP) BWS Sumatera I, Budi Setiadi, yang turut hadir dalam rombongan, memastikan pihaknya akan mempercepat proses penanganan.
“Kami akan segera berkoordinasi dan menindaklanjuti hasil peninjauan ini untuk percepatan pelaksanaan perbaikan,” ujarnya singkat.
Selain menyangkut akses pendidikan, HRD mengingatkan bahwa keberadaan tanggul tersebut juga sangat vital untuk menjamin pasokan air ke lahan persawahan warga, memulihkan jalur distribusi hasil pertanian, serta menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.
“Saya akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Saya minta pembangunan tanggul Pante Labu menjadi prioritas utama demi keselamatan warga dan keberlanjutan ekonomi masyarakat,” pungkas HRD.
