Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Tiga bulan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bireuen, Aceh, derita masih membayangi keluarga M. Amin (44). Warga Desa Kapa, Kecamatan Peusangan ini terpaksa bertahan hidup di bawah tenda darurat bersama istri dan enam anaknya, termasuk seorang bayi, dalam kondisi serba terbatas.
Hingga kini, M. Amin yang merupakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengaku belum menerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH), meskipun bantuan tersebut disebut-sebut telah dicairkan pemerintah dalam dua tahap untuk korban bencana.
Menurut Amin, persoalan yang dihadapi warga bukan semata keterbatasan logistik, melainkan belum jelasnya kebijakan terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Ia menilai masih terjadi tarik-ulur dan ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah desa, kabupaten, hingga pemerintah pusat.
“Saya bingung dengan kebijakan pemerintah gampong, kecamatan, sampai kabupaten. Mereka saling menyebut soal verifikasi data, padahal di lapangan kami melihat adanya penolakan terhadap Huntara,” ujar Amin kepada wartawan, Kamis, 26 Februari 2026.
Amin mengaku sempat menyampaikan langsung keluhan warga dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, di Kantor Camat Peusangan beberapa waktu lalu. Namun, ia merasa aspirasi warga terdampak belum sepenuhnya mendapat perhatian.
“Seolah-olah para keuchik sudah diarahkan untuk menolak Huntara. Padahal saya sangat membutuhkannya karena keluarga saya besar. Siang hari kami kepanasan, saat hujan tenda bocor dan kami kebasahan,” keluhnya.
Kondisi ekonomi keluarga Amin pun kian terpuruk. Rumah sekaligus tempat usahanya hancur tersapu gelondongan kayu saat banjir bandang menerjang kawasan tersebut. Sang istri, Badriah, menyebutkan bahwa upaya mencari nafkah kini menjadi sangat berat, terlebih harus mengurus enam anak di tengah keterbatasan fasilitas dan tempat tinggal.
Keluhan serupa juga disampaikan Jamilah (60), seorang janda di Desa Kapa. Dengan mata berkaca-kaca, ia berharap pemerintah segera membangun Huntara sebagai solusi sementara. “Kalau menunggu hunian tetap, kami tidak tahu kapan. Sementara kami sudah terlalu lama tinggal di tenda,” ujarnya lirih.
M. Amin pun menaruh harapan besar kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, agar turun langsung ke lokasi bencana dan melihat kondisi riil warga yang dinilainya jauh berbeda dengan laporan administratif.
“Saya mohon pemerintah pusat dan Pak Mualem bisa datang langsung. Kami sebentar lagi menjalani bulan puasa dalam kondisi seperti ini. Tolong segera bangun Huntara,” tegasnya.
Menanggapi keluhan warga, Keuchik Desa Kapa, Evendi, menyatakan bahwa pihak desa telah melaksanakan kewajiban administratif dengan mendata seluruh warga terdampak bencana. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan terkait pembangunan Huntara dan pencairan bantuan berada di kewenangan pemerintah di atasnya.
“Kami di desa sudah melakukan pendataan sesuai prosedur. Untuk realisasi bantuan dan kebijakan lanjutan, itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat,” kata Evendi singkat.
Hingga berita ini diturunkan, puluhan warga Desa Kapa masih bertahan di tenda-tenda darurat di pinggir jalan, menunggu kepastian bantuan hunian di tengah ketidakjelasan waktu realisasi yang telah mereka nantikan selama berbulan-bulan.
