Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, resmi melantik 81 pejabat yang terdiri dari kepala sekolah dan pejabat fungsional di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Jumat siang, 27 Juni 2026. Pelantikan ini menjadi perhatian publik karena menandai penerapan penuh sistem rekrutmen berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Berdasarkan data pelantikan, pejabat yang dilantik terdiri dari tiga Kepala UPTD Taman Kanak-kanak (TK), 27 Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri (SDN), delapan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), serta 43 pejabat fungsional yang mayoritas berasal dari sektor kesehatan.
Dalam sambutannya, Bupati Mukhlis menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan implementasi nyata Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025, yang mengatur pengangkatan kepala sekolah melalui sistem SIM KSPSTK (Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan).
“Pengangkatan kepala sekolah dilakukan secara tegas dan transparan melalui sistem digital. Saya berharap para kepala sekolah yang dilantik hari ini mampu menjadi pemimpin yang adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan generasi muda Bireuen,” ujar Mukhlis.
Ia juga mengingatkan bahwa masa jabatan kepala sekolah dibatasi selama empat tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal dua periode. Meski demikian, jabatan tersebut tidak bersifat permanen tanpa kinerja. Pemerintah Kabupaten Bireuen, kata Mukhlis, akan melakukan evaluasi berkala setiap enam bulan untuk memastikan kualitas kepemimpinan dan mutu pendidikan tetap terjaga.
Selain sektor pendidikan, pelantikan kali ini juga memberi porsi besar bagi tenaga kesehatan. Kepada para pejabat fungsional yang bertugas di RSUD dr. Fauziah maupun puskesmas, terutama di wilayah pelosok, Bupati menyampaikan sejumlah penekanan penting.
Mukhlis menegaskan agar tenaga medis memberikan pelayanan kepada pasien dengan empati, kesabaran, dan pendekatan kemanusiaan. Ia juga mengingatkan agar prosedur administrasi tidak menghambat penanganan medis darurat. “Jangan sampai birokrasi justru menghambat pelayanan dan membahayakan keselamatan pasien,” tegasnya.
Selain itu, tenaga kesehatan diminta memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi digital guna meningkatkan akurasi data, kecepatan layanan, serta transparansi dalam pelayanan kesehatan.
Menutup arahannya, Bupati Mukhlis meminta seluruh aparatur sipil negara yang baru dilantik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai BerAKHLAK—Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan hukum.
“Integritas adalah harga mati. Mari kita buktikan bahwa ASN Bireuen mampu berinovasi dan menjadi pelayan publik yang profesional, bukan sekadar administrator, tetapi pemimpin pembelajaran dan pelayanan yang visioner,” pungkasnya.
