Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang dan tanah longsor menjadi isu utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Camat Juli, Selasa (24/2/2026), dipenuhi usulan pemulihan jalan dan jembatan yang rusak parah hingga melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Musrenbang tersebut dibuka secara resmi oleh Plt Asisten III Setdakab Bireuen, Azhari, serta dihadiri empat anggota DPRK Bireuen Daerah Pemilihan Juli–Jeumpa, yakni Rosnawati, Nova, Adnen Nurdin, dan Sofyannur. Turut hadir para kepala SKPK, pejabat teknis terkait, serta tokoh masyarakat dari seluruh gampong di Kecamatan Juli.
Camat Juli, Hendri Maulana, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana menjadi prioritas utama atau “harga mati” untuk diusulkan ke tingkat kabupaten, mengingat Kecamatan Juli termasuk wilayah terdampak paling parah.
Menurut Hendri, usulan yang disampaikan merupakan hasil Pra Musrenbang serta tambahan usulan darurat akibat bencana. Di antaranya peningkatan jalan Suka Tani, Pante Peusangan, dan Sarah Sirong Jaya, serta perbaikan mendesak jalan Teupin Mane, Simpang Jaya, dan Alue Limeng. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan perbaikan jembatan rangka baja di Gampong Pante Peusangan (Km 35 ruas Bireuen–Takengon) yang hancur diterjang banjir.
Usulan lainnya meliputi pembangunan kembali jembatan gantung penghubung Simpang Jaya–Simpang Mulia, Dusun Bivak–Sarah Sirong Jaya, Kubang Itam di Gampong Bale Panah, serta jembatan gantung Gampong Pante Baro.
Di sektor pertanian, warga mengusulkan normalisasi Waduk Peuraden guna mengembalikan suplai air ke lahan persawahan. Penanganan tebing sungai (talud) juga menjadi perhatian serius di sejumlah gampong, seperti Rantau Panyang, Krueng Simpo, Teupin Mane, Simpang Jaya, Bale Panah, dan Simpang Mulia, untuk mencegah abrasi lanjutan yang mengancam rumah warga.
Selain itu, masyarakat meminta pemasangan pita kejut di sejumlah titik rawan kecelakaan, di antaranya Simpang Gampong Cot Meurak dan Simpang Meunasah Tgk Digadong, khususnya di sekitar MIN 50 Juli dan SPBU Juli.
Hendri menekankan bahwa rusaknya infrastruktur berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Banyak hasil pertanian gagal dipasarkan akibat akses jalan terputus, sementara sebagian warga kehilangan tempat tinggal dan lahan usaha.
“Banyak rumah hanyut, lahan pertanian rusak, dan hasil panen membusuk karena akses jalan dan jembatan terputus. Kondisi ini memicu meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Kami berharap Pemkab Bireuen menjadikan usulan ini sebagai prioritas,” ujar Hendri.
Meski demikian, pihak kecamatan tetap mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bireuen dan para legislator atas program pembangunan yang telah terealisasi pada 2025 serta yang akan berjalan pada 2026.
Sementara itu, Plt Asisten III Setdakab Bireuen, Azhari, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat secara bottom-up. Ia memastikan pemerintah daerah akan mengkaji secara serius seluruh usulan pemulihan pascabencana.
“Penanganan pascabencana harus dilakukan secara berkelanjutan. Fokus utama kita adalah memulihkan sarana dan prasarana agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal,” pungkas Azhari.
