Jurnalis: Zubir
BIREUEN, BEDAHNEWS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Surya Dharma, mengeluarkan peringatan tegas kepada para camat di Kabupaten Bireuen agar tidak mempolitisasi pendataan korban bencana banjir.
Surya Dharma menegaskan, pendataan harus dilakukan secara akurat, transparan, dan bertanggung jawab agar bantuan pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Semua jenis bantuan pemerintah pusat untuk korban bencana jangan dipolitisi, termasuk usulan data yang sampai saat ini masih simpang siur akibat tidak adanya penjelasan kategori yang jelas kepada para keuchik,” tegasnya kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026).
Politisi dari DPRK Bireuen ini menekankan bahwa dana bantuan bersumber dari APBN, sehingga tidak dibenarkan adanya intervensi atau upaya “mengotak-atik” data di tingkat daerah demi kepentingan tertentu.
Ia menilai, kekisruhan di lapangan dipicu lemahnya sosialisasi terkait kategori kerusakan rumah warga. Ketidakjelasan klasifikasi rumah rusak ringan, sedang, dan berat menyebabkan data penerima bantuan tidak akurat.
“Kami mendengar langsung keluhan para keuchik. Camat seharusnya mengevaluasi dan memberikan sosialisasi yang jelas, jangan bekerja asal-asalan,” ujarnya.
Secara khusus, Surya Dharma juga menyinggung sikap oknum camat yang terkesan lepas tangan ketika dimintai klarifikasi oleh keuchik terkait data yang bermasalah. Kondisi tersebut dilaporkan terjadi di Kecamatan Gandapura dan Kecamatan Peusangan.
“Kami sangat menyesalkan jika ada camat yang mengaku tidak tahu. Pendataan awal itu ada di kecamatan, jadi camat harus bertanggung jawab atas data yang keliru,” tegasnya.
Ia meminta pihak kecamatan bersama BPBD Bireuen segera duduk bersama untuk mengkaji ulang data penerima bantuan agar polemik tidak terus berlarut di tengah masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah keuchik di Gandapura dan Peusangan mengeluhkan penyaluran bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) serta bantuan daging meugang bagi korban banjir yang dinilai tidak merata. Meski vokal memprotes ketidakadilan data, para keuchik enggan disebutkan identitasnya karena mengaku kerap mendapat tekanan jika berbicara ke media.
“Kalau kami bicara di media, kami pasti ditegur camat atau bupati. Kami dipaksa klarifikasi setelah berita tayang,” ungkap salah seorang keuchik.
Para keuchik berharap pemerintah daerah segera membenahi data penerima bantuan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar-desa serta mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap aparatur desa.
